TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah sempat bungkam soal dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi untuk Program DP 0 Rupiah Pemprov DKI, akhirnya KPK buka suara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan saat ini tengah mengusut kasus itu.

Satu di antaranya pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur Tahun 2019.

"Benar, setelah ditemukan adanya dua bukti permulaan yang cukup, saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan TPK (tindak pidana korupsi) terkait pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangannya, Senin (8/3/2021).

Detail Kasus dan Tersangka Belum Diungkap

Namun saat ini, KPK belum bisa menyampaikan detail kasus dan tersangkanya.

Sesuai kebijakan pimpinan KPK era Firli Bahuri, pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan.

"Saat ini tim penyidik KPK masih menyelesaikannya tugasnya lebih dahulu," kata Ali.

Ali hanya berkata bahwa pada waktunya KPK pasti akan memberitahukan kepada masyarakat tentang konstruksi perkara, alat bukti, serta siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya.

"Namun demikian, sebagai bentuk keterbukaan informasi, kami memastikan setiap perkembangan penanganan perkara ini akan kami sampaikan kepada masyarakat," katanya.

DPRD DKI Benarkan Dirut Pembangunan Sarana Jaya Jadi Tersangka

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz membenarkan bahwa anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK.

Anak buah Anies yang dimaksud Abdul Aziz ini ialah Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory Pinontoan (YC).

"Berdasarkan informasi yang saya dapat asisten perekonomian berita tersebut benar," ucapnya, Senin (8/3/2021).

Baca juga: Pimpinan DPR Dukung KPK Usut Dugaan Suap Ditjen Pajak