Rumah DP 0 Rupiah Terganjal Kasus Dugaan Korupsi, Legislator PDIP: Dari Awal Memang Bermasalah
Sebagai mitra Pemprov DKI, pihaknya memercayai semua proses hukum korupsi mark up pembelian lahan rumah tanpa DP
Penulis: Reza Deni
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Fraksi PDIP DKI Jakarta menyoroti soal salah satu program andalan Gubernur Anies Baswedan yakni Rumah DP 0 Rupiah yang kini diduga tersandung kasus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Dari awal memang DP nol bermasalah," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono saat dikonfirmasi , Senin (8/3/2021).
Sebagai mitra Pemprov DKI, pihaknya memercayai semua proses hukum korupsi mark up pembelian lahan rumah tanpa DP yang melibatkan Direktur Utama (Dirut) Pembangunan Sarana Jaya (PSJ), Yoory C Pinontoan kepada KPK.
"Tapi kan sekarang dalam proses hukum (Yoory), ya kami serahkan dalam proses hukumnya," kata anggota Komisi A DPRD DKI.
Gembong mengatakan sejak awal menyatakan Program DP 0 Rupiah ini bakal sulit direalisasikan di lahan ibu kota Jakarta.
Baca juga: Jadi Tersangka Korupsi Pembelian Lahan Proyek DP 0 Persen, Dirut PD Pembangunan Sarana Jaya Dicopot
"DP nol ini bukan kebijakan tunggal. Bukan kebijakan gubernur saja tapi ada yang lain. Perbankan misalnya. Sekarang persoalan itu nyerempet ke persoalan hukum atas pembelian lahannya, ya kami patuh dan taat proses hukum saja," sambungnya.
Kalau sudah tersandung hukum KPK, ucap Gembong, Gubernur Anies wajib melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Pasalnya program itu tak mudah dihentikan, lantaran masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus dikerjakan.
Bahkan, ada kemungkinan DPRD akan melayangkan panggilan terhadap Pemprov DKI khususnya Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
Baca juga: Program DP 0 Rupiah, DPRD DKI Benarkan Dirut Pembangunan Sarana Jaya Tersangka di KPK,Anies Bereaksi
