Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Lahan Rumah DP 0 Rupiah yang Dikorupsi, Riza Patria: Wilayah Teknis Bukan Urusan Gubernur dan Wagub

Wagub DKI tegaskan dirinya dan Gubernur tidak masuk ke ranah teknis atau perinciannya terkait lahan rumah DP 0 Rupiah.

Lahan Rumah DP 0 Rupiah yang Dikorupsi, Riza Patria: Wilayah Teknis Bukan Urusan Gubernur dan Wagub
TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di kantornya Balai Kota, Selasa (9/3/2021). Respons Wagub DKI Soal Kasus Korupsi Pengadaan Tanah Rumah Dp Nol yang Menjerat Yoory C Pinontoan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan dirinya dan Gubernur Anies Baswedan tak tahu menahu pengadaan lahan Rumah DP 0 Rupiah yang diduga dikorupsi oleh Dirut Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan.

Sebab ia menyebut pimpinan hanya memberi arahan kebijakan secara umum, dan tidak masuk ke ranah teknis atau perinciannya.

"Pak gubernur, saya dan jajaran itu tidak masuk wilayah teknis ya, kami ini membuat kebijakan secara umum, umpamanya kami targetkan pengendalian banjir, membangun mendukung normalisasi, naturalisasi, waduk, secara teknis dinas terkait ya," kata Riza kepada wartawan, Rabu (10/3/2021) malam.

Baca juga: Wagub DKI Tegaskan Kasus Dugaan Korupsi Yoory Tak Usik Program Rumah DP 0 Rupiah

Dalam program Rumah DP 0 Rupiah, Dinas Perumahan dan Pembangunan Sarana Jaya disebut jadi pihak yang mengeksekusi program kerja tersebut secara masing - masing.

Sehingga politikus Partai Gerindra ini menegaskan bahwa dirinya dan Anies tidak masuk wilayah teknis pekerjaan BUMD atau SKPD dalam eksekusi atau realisasi program kerja di lapangan.

"Kemudian kami meminta Dinas Perumahan, Pasar jaya, Sarana Jaya untuk menyiapkan DP 0, masing - masing bekerja," tuturnya.

"Jadi kami tidak masuk wilayah teknis. Nggak mungkin lah gubernur - wagub ngurusin yang teknis. Yang kebijakan besar saja menyita waktu, apalagi masuk wilayah teknis. Itu tugas dinas, tugas sudin," pungkas dia.

Baca juga: Melihat dari Dekat Lokasi Rumah DP 0 Rupiah di Munjul yang Sedang Diusut KPK

Sebagaimana diketahui, KPK mengumumkan tengah menyidik dugaan tindak pidana korupsi terkait pembelian tanah seluas 41.921 meter di daerah Munjul, Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2019 lalu, Senin (8/3/2021).

Belakangan berdasarkan surat perintah penyidikan atau Sprindik KPK, nama Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan bersama Anja Runtuwene, Tommy Adrian dan korporasi atas nama PT Adonara Propertindo telah ditetapkan sebagai tersangka.

Para tersangka termasuk Yoory dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP. 

Baca juga: Seusai Diperiksa KPK, Eks Pejabat Sarana Jaya Pilih Tutupi Wajah dengan Tangan

Halaman
12
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas