Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Misbakhun Sarankan agar Menkeu Benahi Cara Pemungutan Pajak Ketimbang Naikkan PPN

Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun menguliahi Menteri Keuangan Sri Mulyani soal perpajakan. Peristiwa itu terjadi saat Komisi XI DPR menggelar rapat

Misbakhun Sarankan agar Menkeu Benahi Cara Pemungutan Pajak Ketimbang Naikkan PPN
ISTIMEWA
Politisi Partai Golkar M Misbakhun 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun menguliahi Menteri Keuangan Sri Mulyani soal perpajakan.

Peristiwa itu terjadi saat Komisi XI DPR menggelar rapat kerja dengan Menkeu dan jajarannya, Senin (24/5), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Misbakhun dalam rapat beragendakan evaluasi atas kebijakan Kementerian Keuangan itu mengkritisi rencana pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 15 persen pada tahun depan.

Politikus Partai Golkar tersebut bertanya-tanya soal alasan di balik rencana itu, karena Kemenkeu terkesan tidak mengetahui detail persoalan yang ada.

Menurut Misbakhun, selama ini masyarakat tidak hanya terbebani PPN maupun pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM). Di lapangan, tuturnya, masyarakat juga dibebani masalah-masalah administrasi serta pungutan yang tak kredibel.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menyatakan hal yang selama ini tak pernah disentuh justru cara memperbaiki sistem administrasi dan pemungutan yang lebih sederhana namun tegas.

"Sampai sekarang saya belum pernah menemukan reformasi administrasi sistem IT pemungutan ini sehingga jadi lebih baik," ungkap Misbakhun.

Menurutnya, Kemenkeu harus memiliki opsi di luar menaikkan tarif pajak. "Misalnya, membuat sistem pajak penjualan yang lebih sederhana," tuturnya.

Alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) itu lalu menyebut opsi lain di luar kebijakan tentang kenaikan tarif pajak. Misalnya, mengubah full credit system yang selama ini dipakai oleh negara ke selected credit system.

"Ini harus dipikirkan. Kenapa tiba-tiba (Kemenkeu) jumping ke ide perlu menaikkan tarif pajak?" katanya.

Halaman
12
Editor: Toni Bramantoro
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas