Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak perlu menyikapi secara arogan dengan memberi sanksi kepada ASN yang ogah mengikuti lelang jabatan di lingkungan Pemprov DKI.

Anggota Komisi A DPRD DKI dari fraksi PSI, August Hamonangan mengatakan semestinya Anies Baswedan mengintrospeksi diri sendiri mengenai persoalan itu.

"Gubernur Anies harus introspeksi diri, kalau ASN eselon III enggan mendaftar promosi ke eselon II, itu artinya ada yang salah dalam kepemimpinan Gubernur," kata August dalam keterangannya, Senin (24/5/2021).

August menyoroti 7 pejabat eselon II yang mundur dari jabatannya di era kepemimpinan Anies Baswedan.

Mereka mundur dengan berbagai alasan.

Baca juga: Kapolda Metro Sebut 476 Pemudik Kembali ke Jakarta Reaktif Covid-19

Berdasarkan catatan, August menyebut sejumlah pejabat yang mundur dari jabatannya antara lain Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra, Kepala Dinas Perumahan Rakyat DKI Jakarta Kelik Indriyanto, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Subejo, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Mohammad Tsani, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Pujiono, dan Direktur Transjakarta Agung Wicaksono.

Ia menduga satu alasan mundurnya pejabat eselon II yakni merasa kurang nyaman.

Sebab mereka disebut langsung disodori surat pengunduran diri jika dianggap tak sanggup memenuhi target.

"Saya dengar para ASN kurang nyaman karena langsung sodori surat pengunduran diri jika dianggap tidak perform atau tidak sanggup menjalankan target yang diberikan Gubernur Anies, tanpa adanya penilaian yang jelas, ini terlalu arogan," jelas dia.

Baca juga: Victor Laiyan Harapkan Tim Voli Putra DKI Jakarta Perbanyak Ujicoba Sebelum ke PON Papua

Seharusnya kata August, Anies mengayomi para ASN yang punya kinerja kurang bagus.

Seperti memberi arahan letak kesalahan, bukan justru memberi sanksi.

"Para ASN merintis karir mereka dari nol, dan jabatan eselon II itu sesuatu yang biasanya diperebutkan. Kalau sampai tidak lagi diminati, saya pikir mereka menunggu Gubenur Anies lengser baru mendaftar," katanya.

Ia mendorong Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) turun tangan agar proses seleksi pejabat di Pemprov DKI berjalan baik.

"Kalau sudah 7 pejabat mundur dan lelang jabatan sepi peminat dibiarkan, bisa-bisa birokrasi jalan di tempat. Ini tidak bisa dibiarkan," katanya.