TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dunia pendidikan juga terkena imbas dari menggilanya Covid-19 di ibu kota.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat tren kasus positif Covid-19 pada anak di bawah usia 18 tahun meningkat.

Imbas lainnya, Pemprov DKI menghentikan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) yang telah dimulai sejak 9 Juni 2021 lalu.

Akankah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menarik tuas rem darurat ?

Covid-19 pada Anak di Jakarta Meningkat, Kasus Terbanyak di Jakarta Timur

Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat tren kasus positif Covid-19 pada anak di bawah usia 18 tahun meningkat.

Dari 4.144 kasus positif Covid-19, Kamis (17/6/2021) sebanyak 661 kasus (16 persen) merupakan anak usia 0 - 18 tahun.

Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia, sebanyak 144 kasus dari 661 kasus anak diderita balita.

"Kami menginatkan warga untuk menghindari keluar rumah membawa anak-anak," ujar Dwi Oktavia. Kamis (17/6/2021).

Baca juga: Bus Sekolah Catat Rekor Evakuasi, Ambulans Antre Bawa Jenazah Pasien Covid-19 di TPU Rorotan

Berdasarkan catatannya, distribusi Covid-19 dari lima kota dan satu kabupaten di Provinsi Jakarta paling banyak di wilayah Jakarta Timur.

Rinciannya, Jakarta Timur ada 1.370 kasus, Jakarta Selatan ada 932 kasus, Jakarta Barat ada 824 kasus, Jakarta Utara 523 kasus.

Sedangkan Jakarta Pusat 490 kasus dan Kepulauan Seribu ada lima kasus.

“Kecamatan dengan jumlah kasus terbanyak, antara lain Cengkareng 205 kasus, Duren Sawit 189 kasus, Cipayung 177 kasus, dan Jagakarsa 172 kasus,” ujar Dwi Oktavia.

Dia menuturkan, Pemprov DKI Jakarta masih terus meningkatkan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment untuk menekan penyebaran kasus Covid-19 di Ibu Kota.

Jika melihat data silacak.kemkes.go.id, rasio lacak DKI Jakarta selama Juni 2021 sebesar 7,9.

“Artinya, 1 kasus positif dilacak minimal 8 kontak eratnya. Testing pun kita tingkatkan, yang mana jumlah tesnya pada 16 Juni 2021 sudah 10,8 kali dari standar minimal yang ditentukan WHO untuk Jakarta,” katanya.

Baca juga: Jono Temukan Mayat Bayi dan Ari-arinya Tersangkut Bebatuan di Pemancingan Dekat Sungai Cimahpar

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta juga terus menambah ketersediaan tempat tidur untuk merawat pasien Covid-19.

Sampai Kamis (17/6/2021), tercatat ada 139 rumah sakit yang merawat Covid-19 di Jakarta.

Rinciannya, 8.524 tempat tidur isolasi yang saat ini terisi 84 persen dan 1.186 tempat tidur ICU kini terisi 74 persen.

“Pemprov DKI Jakarta juga akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam menyiapkan fasilitas isolasi mandiri terkendali yang tersebar di sejumlah wilayah, seperti penggunaan GOR dan rusun,” katanya.

Baca juga: 40 Pedagang di Pasar Kelapa Dua Tangerang Positif Covid-19 

Sementara untuk perkembangan jumlah klaster di Jakarta, untuk klaster mudik, 21 Mei- 17 Juni 2021, terdapat sebanyak 1.172 klaster dengan total 2.458 kasus positif.

Untuk klaster perkantoran seminggu terakhir mengalami kenaikan dari 64 kasus menjadi 227 kasus positif.

“Kami juga menyarankan warga mengurangi mobilitas, keluar rumah jika benar-benar penting, untuk sama-sama mencegah kenaikan kasus ke depannya,” katanya.

Pemprov DKI Hentikan Uji Coba Belajar Tatap Muka

Imbas lonjakan kasus Covid-19, Pemprov DKI menghentikan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) yang telah dimulai sejak 9 Juni 2021 lalu.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti dalam webinar yang ditayangkan kanal youtube BNPB Indonesia.

"Dengan kondisi saat ini dan hasil rapat bersama dengan Satgas kita putuskan untuk sementara tidak dilanjutkan piloting tatap muka," ucapnya, Kamis (17/6/2021).

Anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini tak menjelaskan rinci kapan uji coba PTM ini bakal dilanjutkan lagi.

Sebab, kini Pemprov DKI masih fokus mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yang sudah terjadi beberapa pekan terakhir.

"Nanti kita menunggu bagaimana di DKI Jakarta," ujarnya.

Uji coba PTM yang diikuti 226 sekolah negeri dan swasta dari jenjang SD hingga SMA ini awalnya bakal dilaksanakan hingga 26 Juni mendatang.

Namun, pelaksanaan uji coba PTM ini tak berjalan mulus sebab ada beberapa sekolah yang memutuskan menunda pelaksanaannya.

Padahal, pelaksanaan uji coba PTM yang sebelumnya pada April lalu berjalan lancar tanpa adanya halangan.

"Memang sempat kasus aktif kita di posisi turun, kemudian kami membuka piloting, proses tatap muka dengan protokol kesehatan ketat," kata dia.

Atas dasar itu, kemudian Pemprov DKI kembali melaksanakan uji coba lanjutan dengan jumlah sekolah yang dibuka lebih banyak.

Namun, ada empat sekolah yang akhirnya menunda pelaksanaan uji coba PTM, yaitu Sekolah Negeri Unggulan MH Thamrin, Bambu Apus; Jakarta Islamic School, Kelapa Dua Wetan; Madrasah Ibtidaiyah RPI, Kuningan; dan SDN Kenari 08, Senen.

Baca juga: Kurir COD di Tangerang Diamuk Pembeli, Cekcok, Ancam Bakal Diborgol Karen Barang Tak Sesuai 

Kasubag Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja mengatakan, ada beragam alasan yang mendasari keempat sekolah ini menunda pelaksanaan uji coba PTM.

Untuk Sekolah MH Thamrin, uji coba PTM ditunda lantara sekolah itu berada di zona oranye penyebaran Covid-19.

Pihak sekolah hingga camat setempat pun tak mau ambil resiko, sehingga mereka memutuskan menunda uji coba PTM.

“Kalau MH Thamrin karena masih tinggi kan Covidnya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (16/6/201).

Kemudian, JIS menunda pelaksanaan uji coba karena sekolah itu tengah mengadakan tes penilaian akhir tahun (PAT) bagi para muridnya.

“JIS kebetulan pada hari yang sama sedang melaksanakan PAT full daring,” kata Taga.

Baca juga: Hanung Bramantyo Positif Covid-19, Terasa Akan Tertular karena Ini, Beri Pesan Pada Penggemarnya

Sedangkan, Madrasah Ibtidaiyah RPI belum menggelar uji coba PTM lantaran tak mendapat restu dari para orang tua murid.

Mereka khawatir dengan kondisi anak mereka lantaran kasus penularan Covid-19 di ibu kota mulai mengalami lonjakan cukup signifikan.

“Madrasah RPI orang tua belum mengizinkan. Enggak masalah juga sih,” tuturnya.

Terakhir, SDN Kenari 08 menunda pelaksanaan uji coba PTM lantaran ditemukan kasus Covid-19 yang menimpa guru dan sang kepala sekolah.

Guru SD di Kenari 08 Jakarta Pusat Terpapar Covid-19 karena Mudik

Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengakui, ada temuan kasus Covid-19 di SD Kenari 08, Jakarta Pusat.

Ada dua orang yang terpapar Covid-19 di sekolah itu, yaitu sang kepala sekolah dan satu orang guru.

Kasubag Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja mengatakan, satu guru terpapar Covid-19 setelah mudik ke kampung halamannya.

"Jadi terpaparnya itu waktu gurunya pulang kampung, waktu libur," ucapnya, Rabu (16/6/2021).

Baca juga: Menko PMK: Banyak Pemudik yang Bandel dan Kembali ke Daerah Asal Membawa Covid-19

Sementara itu, sang kepala sekolah terpapar Covid-19 di lingkungan rumahnya.

"Kalau kepsek kenanya waktu di rumah," ujarnya saat dikonfirmasi.

Untuk itu, Taga membantah ada klaster sekolah di SD Negeri Kenari 08 ini.

Sebab, guru dan kepsek itu belum sempat berinteraksi di lingkungan sekolah saat uji coba PTM.

"Tidak ada interaksi di sekolah. Kepseknya isolasi mandiri, gurunya juga," kata dia.

Walau demikian, uji coba PTM sempat ditunda selama tiga hari lantaran sekolah itu ditutup selama tiga hari, mulai 9 Juni hingga 11 Juni 2021.

"Memang berdasarkan aturan kalau ada yang kena satu atau dua orang itu maka ditutup selama tiga hari," tuturnya.

Baca juga: Menkes: Banyak Muncul Klaster Covid-19 Akibat Mudik dan Liburan

Setelah sempat ditutup selama tiga hari, kini uji coba PTM di sekolah itu kembali dilanjutkan lagi.

"Sekarang SD Kenari 08 sudah dibuka lagi," ucapnya

Pemprov DKI Diminta Tarik Rem Darurat, Wagub Ariza: Masukannya Kami Tampung Dulu

Pemprov DKI Jakarta terus didesak menarik rem darurat mengusul lonjakan kasus Covid-19 dalam dua pekan terakhir.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun buka suara soal hal tersebut.

Pemprov DKI Jakarta terus didesak menarik rem darurat mengusul lonjakan kasus Covid-19 dalam dua pekan terakhir.

Ia mengatakan, pihaknya bakap menampung semua masukan dari masyarakat.

"Semua masukan terkait rem darurat kami ucapkan terima kasih. Siapa saja, baik warga DKI, nonjakarta boleh memberikan masukan," ucapnya, Rabu (16/6/2021).

Kemudian, masukan itu bakal dibahas bersama pakar epidemiologi, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hingga Satgas Covid-19.

Hasil pembahasan itu pun selanjutnya menjadi pertimbangan Pemprov DKI dalam mengambil keputusan soal penanganan Covid-19 di ibu kota.

"Masukan itu akan kami tampung, kami kaji, pelajari, diskusikan, dialogkan. Kami bahas dengan para ahli, baru keputusan diambil dan dilaksanakan bersama-sama," ujarnya di gedung DPRD DKI.

Sebagai informasi, desakan agar Pemprov DKI segera menarik rem darurat muncul setelah kondisi penyebaran Covid-19 di ibu kota makin mengkhawatirkan.

Dalam dua pekan terakhir, penambahan kasus Covid-19 di ibu kota mencapai lebih dari 2.000 kasus per hari.

Kasus aktif pun meningkat hampir 50 persen menjadi 19.096 kasus pada 14 Juni 2021 lalu.

Padahal, kasus aktif Covid-19 di ibu kota pada 31 Mei lalu berada di angka 10.658 kasus.

Hal ini pun menyebutkan tingkat keterisian atau Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit rujukan Covid-19 terus menipis.

Data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, BOR di DKI kini berada di angka 78 persen.

Dinkes DKI: Kebijakan Rem Darurat Bisa Diambil Kapan Saja

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti menyebut, kebijakan rem darurat bisa kapan saja diambil.

Sebab, evaluasi terhadap penyebaran kasus Covid-19 di ibu kota terus dilakukan setiap harinya.

"Kita masih evaluasi setiap hari (untuk menarik rem darurat)," ucapnya saat ditemui di Balai Kota, Selasa (15/6/2021).

Widyastuti menambahkan, hasil evaluasi harian tersebut nantinya bakal dilaporkan kepada Satgas Covid-19 di tingkat nasional.

Kemudian, pembahasan soal kebijakan rem darurat itu dilakukan Pemprov DKI bersama dengan pemerintah pusat.

Untuk itu, Pemprov DKI sampai saat ini belum bisa mengambil keputusan soal kebijakan rem darurat.

Regulasi yang diterapkan saat ini pun masih sama seperti sebelumnya meski angka penularan Covid-19 di ibu kota melonjak.

"Rem darurat harus dirapatkan dengan Satgas. Bukan hanya kewenangan Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah)," ujarnya.

Anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini pun mengingatkan masyarakat untuk tidak kendor menjalankan protokol kesehatan.

Pasalnya, kondisi penularan Covid-19 di ibu kota saat ini sangat mengkhawatirkan.

"Warga kami imbau, kami ingatkan kembali untuk segera vaksin. Karena vaksin di DKI sudah dibuka untuk umur 18 tahun ke atas. Kemudian, walaupun sudah divaksin tetap jaga prokes," tuturnya. (tribun network/thf/TribunJakarta.com/Wartakotalive.com)