TRIBUNNEWS.COM, BEKASI - Kota Bekasi ramai disorot karena angka kasus Covid-19 yang melonjak pesat.

Pihak RSUD Kota Bekasi terpaksa bangun tenda untuk bisa menampung pasien Covid-19 yang butuh penanganan.

Berikut sejumlah fakta ganasnya Covid-19 di Kota Bekasi.

Penumpukan Jenazah Sempat Terjadi di Ruang Pemulasaran RSUD Bekasi

Jumlah kiriman jenazah di ruang pemulasaran RSUD Kota Bekasi di Jalan Veteran, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi terus meningkat.

Kepala Kamar Jenazah RSUD Kota Bekasi, Lukman, menjelaskan, dalam sehari terdapat sekitar 20 jenazah yang dikirimkan ke sana.

"Hampir mencapai 20 pasien yang meninggal karena Covid-19, kondisi itulah yang terjadi saat ini," kata Lukma saat dikonfirmasi, Kamis (24/6/2021).

Baca juga: Permintaan Isi Ulang Gas Oksigen untuk Covid-19 Meningkat, Kemenperin Jamin Tak Ada Kelangkaan

Ketika ditanya mengenai adanya penumpukan jenazah dalam beberapa hari, Lukman menjelaskan, semua sudah terurai lantaran kini telah dikirim ke TPU Pedurenan.

"Alhamdulilah sudah mulai terurai, sudah dikirim ke TPU semua, dan dimakamkan,” ujarnya.

Saat ini, hanya 8 jenazah saja yang tersisa di ruang pemulasaran RSUD Kota Bekasi.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemakaman Dinas Pertamanan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, Yayan Sopian mengatakan, hingga siang ini, sudah 18 jenazah yang telah dimakamkan.

"Sampai hari ini sudah 18 orang kiriman jenazah dari rumah sakit," katanya.

Lonjakan Jenazah Covid-19 Bikin Petugas Gali Kubur Kelelahan, Alat Berat Dikerahkan di TPU Padurenan

Lonjakan kematian pasien Covid-19 saat ini meningkat pesat, Kamis (24/6/2021).

Dampak dari lonjakan jenazah Covid-19, membuat petugas gali gubur di TPU Pedurenan Kota Bekasi, kelelahan.

Alhasil, sejumlah alat berat seperti bekhoe pun dikerahkan di TPU Pedurenan, demi perlancar proses penggalian.

"Sekarang sudah menggunakan backhoe untuk memakamkan setiap jenazah, karena petugas sudah kelelahan," ujar Kepala Bidang Pemakaman Dinas Pertamanan, Kawasan Permukiman dan Pemakaman (Disperkimtan) Kota Bekasi, Yayan Sopian saat dikonfirmasi, Kamis (24/6/2021).

Yayan menambahkan, hari ini terdapat 18 jenazah yang diantar dari pihak rumah sakit, baik RSUD Bekasi maupun rumah sakit swasta.

Sehingga, untuk mempercepat proses pemulasaran, maka pihaknya mengerahkan alat berat.

"Tadinya rencana 2 backhoe, tapi karena cukup cepat dengan 1 backhoe, makanya untuk sementara seperti ini dulu," ucapnya.

Sejauh ini, terdapat sebanyak 30 petugas yang dibagi menjadi beberapa kelompok tugas.

Dalam satu kelompok tersebut, terdapat sembilan orang.

Dimana ada empat orang bertugas memakamkan jenazah.

Sedangkan lima orang lainnya bertugas mengangkut peti jenazah.

"Jumlah petugas di sini ada 30 orang, dibagi untuk yang memakamkan 4 orang, yang 5 orang menggotong," kata Yayan.

Baca juga: 1.112 Anak di DKI Positif Covid-19 pada Kamis Kemarin, Ini Imbauan untuk Orang Tua

Yayan menjelaskan, bila terjadi peningkatan terus-menerus dalam beberapa hari ke depan, maka pihaknya segera melakukan evaluasi untuk mengerahkan satu backhoe lainnya.

"Supaya tidak terjadi antrian, paling tidak alat berat memudahkan kerja petugas," katanya.

Warga Pondok Mitra Lestari Geram, Minta Nakes Puskesmas Pantau Pasien Covid-19 yang Isolasi Mandiri

Kasus temuan warga yang terpapar Covid-19 di RW 13 Pondok Mitra Lestrari (PML), Jati Rasa, Jati Asih, terus meningkat seiring telah diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakan (PPKM) mikro sejak Sabtu (19/6/2021).

Ketua RW 13 Sugih mengatakan berdasarkan data, total warga yang positif terpapar Covid-19 mencapai 39 orang.

"Setelah puskesmas kembali melakukan tracing, total warga yang positif bertambah, tadinya ada 25 orang, sekarang 39 orang," ujar Sugih, Kamis (24/6/2021).

Ia menjelaskan para warga yang menjalani perawatan di rumahnya masing-masing membutuhkan panduan mengenai tata cara melakukan isolasi mandiri.

Terlebih lagi, pemantauan petugas Puskesmas Jati Rasa, dinilainya sangat minim.

"Kami kan sudah terapkan PPKM Mikro nih sesuai dengan anjuran pemda, sekarang kami minta kalau bisa dipantau terus warga kami yang isolasi mandiri. Jujur saja, mereka kebingungan," ungkapnya.

Baca juga: RSUD Bekasi dan Cibinong Bangun Tenda Darurat, RSUD Bogor Sulap Gudang Jadi Tempat Isolasi

Terlebih lagi, mereka tak mengerti mengenai obat-obatan beserta vitamin yang harus dikonsumsi guna mempercepat proses pemulihan.

Para warga juga meminta kejelasan jadwal tes swab PCR lanjutan usai mereka dinyatakan positif.

"Banyak yang enggak tahu harus minum obat apa, vitaminnya apa. Mereka juga enggak tahu kapan lagi jadwal tes PCR dari puskesmas," kata Sugih.

Saat ini, fasilitas umum dan sosial ditutup dan dilarang untuk dikunjungi warga, baik taman beserta tempat ibadah.

Sugih mengkhawatirkan hal yang menjadi penyebab tingginya kasus di Pondok Mitra Lestari adalah telah masuknya varian Delta.

Baca juga: Jenazah Pasien Covid-19 Diangkut Pakai Truk, Perajin Peti Jenazah Kewalahan

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Tanti Rohilawati menyatakan pihaknya belum bisa memastikan penyebab tingginya angka kasus di Pondok Mitra Lestari.

Membutuhkan pemeriksaan laboratorium berupa Whole Genome Sequencing (WGS) sebelum pihaknya mencapai kesimpulan mengenai jenis varian Covid-19 di kawasan Pondok Mitra Lestari.

"Kembali lagi untuk kepastiannya, saya belum bisa menyebutkan apakan ini varian delta atau bukan. Rencananya Minggu ini memang kami dinas kesehatan Pemkot Bekasi mengundang tim tersebut untuk mendapatkan masukan-masukan apakah khususnya di Kota Bekasi sudah ada varian baru yang masuk atau memang ini masih varian yang lama," ucap Tanti.

Tak Ada Lagi Ruang Perawatan Pasien Covid-19 di Bekasi, Wali Kota: Terpaksa Kita Dirikan Tenda

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menanggapi didirikannya tenda sebagai tempat IGD sementara di RSUD Bekasi.

Keputusan itu diambilnya setelah berdiskusi dengan petinggi RSUD Bekasi.

"Saya setelah ngobrol-ngobrol, tidak ada cara lain kecuali menambah IGD, karena kita mau menggeser atau kita tutup layanan di luar covid, kan (khawatir) mengganggu orang sakit. Jadi lebih baik IGD-nya kita punya tenda, bahkan kalau kurang pun kita bisa pinjam dengan TNI," kata Rahmat di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi Selatan, Rabu (23/6/2021).

Kebijakan tersebut juga untuk merespons kenaikan angka kasus temuan Covid-19, yang dinilainya terjadi lonjakan secara signifikan dalam periode 2 pekan terakhir.

"Ini sudah mulai kita ini, ini hampir 80 persen isolasi mandiri. Mau enggak mau kita dirikan tenda. Karena kalau di sana (RSUD Bekasi) kan perlu tindakan-tindakan, karena peningkatanya luar biasa," ujarnya.

Rahmat juga tak menuntup kemungkinan apabila nantinya RS tipe D milik pemkot juga didirikan tenda akibat melonjaknya kasus.

"RSUD kita, kan tendanya punya BNPB, jika terjadi dan halamanya luas. Tapi rata-rata punya halaman seperti Pondok Gede kan punya halaman, Teluk Pucung kan punya halaman. Jika terjadi mau tidak mau kita harus ambil, tapi saya sudah yang ngecek kemarin ada RS Budi Lestari ada 18 kamar yang bisa kita pake fasilitasnya, kalau terus-terus, kita akan ambil langkah bisa pakai Budi Lestari," kata Rahmat.

Pantauan Warta Kota di RSUD Bekasi, terdapat 1 tenda kecil dan 2 tenda besar yang didirikan di depan ruang IGD.

Tenda kecil merupakan tempat registrasi atau pendaftaran, sedangkan 2 tenda lainnya diperuntukkan bagi pasien-pasien.

Kini terdapat kurang lebih 14 orang yang dirawat di dalam 1 tenda besar.

Sedangkan satu tenda lainnya belum diisi oleh pasien.

Ada pun didirkannya tenda tersebut sebagai tempat sementara bagi pasien-pasien hingga mereka mendapatkan ruang perawatan yang telah penuh di RSUD Bekasi.

RSUD Tagih Utang BPJS Kesehatan

Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, Indriati, buka suara terkait utang Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait pembiayaan pasien Covid-19.

Ia menjelaskan sekitar 75 persen pendapatan RSUD Bekasi sebagai rumah sakit utama rujukan Covid-19 di Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat, berasal dari klaim pelayanan pasien terinfeksi Covid-19.

Indriati mengharapkan agar Kemenkes bisa menyicil utang agar tak mengganggu operasional dan pelayanan pasien Covid-19.

"Harapan kami bisa didahulukan sisa bayar tahun 2020 sebesar Rp 43 miliar di bulan Juni ini, yang nantinya akan dipergunakan untuk menggerakkan operasional RSUD CAM," ungkap Indriati saat dikonfirmasi, Rabu (23/6/2021).

Baca juga: Merasa Sudah Sehat, Pasien Covid-19 Kabur dari RS Syuhada Haji Blitar, Sembunyi di Rumah Saudaranya 

Dana tersebut nantinya juga akan dialokasikan untuk membayar utang penyedia atau vendor alat kesehatan, obat dan pihak lainnya yang terkait operasional rumah sakit.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menjelaskan utang Kementerian Kesehatan kepada RSUD Bekasi dalam rangka pembiayaan pelayanan dan perawatan pasien Covid-19 diasumsikan Rp 144 miliar.

"Jadi, total yang belum dibayarkan sebesar Rp 43 miliar dengan Rp 24,7 miliar ditambah dengan pengajuan Rp77 miliar, berkisar kurang lebih Rp 144 miliar untuk nilai pembiayaan pelayanan Covid-19," ucapnya.

Menurut Rahmat, awalnya hasil dari verifikasi BPJS Kesehatan terhadap total pengajuan klaim RSUD Bekasi sebesar Rp 171 miliar periode Maret-Desember 2020. Sedangkan yang disetujui sebesar Rp 81,9 miliar.

Pihaknya kemudian kembali mengajukan verifikasi terhadap anggaran yang dispute sebesar Rp 89,1 miliar, ada pun verifikasi lanjutan oleh Kemenkes terhadap klaim yang ditetapkan dispute oleh BPJS Kesehatan, lolos verifikasi Rp 8,4 miliar.

Sehingga total klaim yang harus dibayarkan Kemenkes untuk bulan layanan Maret sampai Desember 2020 sebesar Rp 90 miliar.

"Dari Kementerian Kesehatan telah membayarkan klaim sebesar Rp 47 miliar, sehingga sisanya sebesar Rp 43 miliar sampai saat ini belum terbayarkan," kata Rahmat di Stadion Patriot Candrabhaga, Rabu (23/6/2021).

Kemudian untuk bulan layanan Januari 2021, selesai verifikasi dan sudah disetujui dengan nilai Rp 24,7 miliar dari total ajuan klaim Rp 36,7 miliar.

Lalu, bulan layanan Februari hingga Mei 2021 diasumsikan RSUD Bekasi untuk verifikasi mengajukan ke BPJS Kesehatan kurang lebih Rp 77 miliar.

"Jadi, total yang belum dibayarkan sebesar Rp 43 miliar dengan Rp 24,7 miliar ditambah dengan pengajuan Rp 77 miliar, berkisar kurang lebih Rp 144 miliar untuk nilai pembiayaan pelayanan Covid-19," ucapnya.

Pihaknya mengaku juga telah mengirimkan surat tembusan ke Presiden Joko Widodo terkait tagihan utang Kemenkes yang belum dibayarkan.

Rahmat pun melakukan konsultasi dengan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Muhammad Yusuf Ateh.

Baca juga: Nakes di Bekasi Meninggal karena Covid-19, Hamil Anak Kedua, Suami Tangisi Kepergiannya

Didampingi Direktur RSUD Bekasi, Kusnanto Saidi, Rahmat mengonsultasikan dan menyerahkan dokumen yang berisikan permohonan pembayaran klaim pelayanan pasien terinfeksi Covid-19 tahun 2020 dan 2021.

"Pembayaran Klaim menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan sedangkan pihak BPJS dalam penanganan Covid-19 ini membantu Kementerian Kesehatan melakukan verifikasi atas tagihan pelayanan pasien Covid-19 yang diajukan pihak rumah sakit," kata Rahmat.

Rahmat mengungkapkan, anggaran tersebut diperlukan agar rumah sakit yang merupakan badan layanan usaha daerah (BLUD) itu dapat berlangsung dan jika belum terbayarkan akan berhenti beroperasi, sementara APBD Pemerintah Kota Bekasi tetap difokuskan untuk pencegahan penanganan Covid-19 dan juga untuk anggaran lainnya.

"Karena ini sudah mengganggu fiskal keuangan kita. RSUD bisa shut down kalau tidak dibayarkan," tuturnya. (tribun network/thf/Wartakotalive.com)