Masih Ada Masyarakat Ibu Kota Enggan Divaksin karena Terima Informasi Hoaks

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi E DPRD DKI, Ima Mahdiah menyoroti penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta.

Ima menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang melakukan sosialisasi mengenai pentingnya vaksinasi.

Masih ada masyarakat Ibu Kota, yang enggan divaksin lantaran menerima informasi tidak benar atau hoaks.

"Pemprov DKI juga harus menindak masyarakat, yang berkerumun.

Di pasar masih banyak yang tidak pakai masker.

Jadi kesadaran masyarakatnya sedikit rendah," tutur Ima.

Baca juga: AS Lampau 35 Juta Kasus Covid-19 dan Baru 70 Persen Orang Dewasa Divaksin Satu Kali

Untuk menurunkan angka positif virus corona atau Covid-19, ucap Ima, penting meningkatkan ketahanan obat di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

"Jangan sampai masyarakat, yang isolasi mandiri tidak dapat obat atau susah cari obat," imbuhnya.

Anggota Komisi E DPRD DKI tersebut meminta Dinas Kesehatan DKI Jakarta menjaga stok obat di Ibu Kota.

Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan obat.

"Ketersediaan oksigen juga harus dipersiapkan. Dan yang paling penting menyampaikan kepada masyarakat pentingnya untuk pakai masker," katanya.

Ima mendukung rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pemberlakuan sertifikat vaksin sebagai syarat berkegiatan di ibu kota.

"Kita dukung, tapi para UMKM diedukasi juga. Jadi disosialisasikan kepada mereka untuk penggunaan aplikasi Jaki," tutur Ima.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga berinisiatif membuka sentra vaksin di Komplek Taman Permata Buana, Kembangan, Jakarta Barat, Selasa dan Rabu, 3-4 Agustus 2021.

Ima mengatakan gelaran vaksinasi ini hasil kerja sama dengan BTP Foundation, tenaga relawan medis dan non medis, dan juga Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat.