Jumlah harta Nurhali sebesar Rp 1,6 triliun tersebut berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sebagai penyelenggara negara kita wajib melaporkan harta benda atau kekayaan yang kita miliki semuanya. Kemudian tiap tahun kita melaporkan semuanya itu. Melaporkan berdasarkan apa yang ada dan yang kita miliki," ungkap Nurhali kepada TribunJakarta.com di kantornya pada Senin (13/9/2021) petang.

Nurhali mengaku tidak ada informasi yang ditutup-tutupi dalam LHKPN-nya. Dan LHKPN tersebut rutin dilaporkannya ke KPK.

Baca juga: Kepsek Tajir Nurhali Punya Harta Capai Rp 1,6 Triliun: Itu Warisan Mertua, Bukan Punya Saya

Nurhali menjelaskan sumber kekayaan senilai Rp 1,6 triliun miliknya didominasi harta tidak bergerak alias tanah di daerah Jakarta Utara.

Namun, tanah tersebut merupakan milik istrinya.

"Harta yang tidak bergerak berupa tanah bagian dari istri saya, bukan punya saya. Keberadaannya di Jakarta harus dilaporkan semuanya," ungkap Nurhali.

"Kemudian harta itu kan bukan harta pegawai saja. Artinya, harta istri suami jadi satu. Dilaporkan sejujurnya karena itu kewajiban penyelenggara negara semuanya, bukan saya saja," paparnya.

Ia mengaku sebidang tanah yang tidak ia jabarkan luasnya itu merupakan tanah warisan dari mertuanya alias orang tua sang istri.

Warisan itu pun masih berbentuk tanah tanpa ada bangunan yang berdiri sejak tahun 1970-an.

"Istri dari orang tuanya. Sudah lama si tahun 70-an sudah ada. Dulu mertua Pedagang, sekarang sudah meninggal," jelas Nurhali.

Secara terperinci, Nurhali memiliki lima bidang tanah yang berada di Jakarta dan Tangerang dengan nilai keseluruhan Rp 1.601.352.000.000.

Ia juga mempunyai dua unit mobil seperti Pajero Dakar, serta satu unit sepeda motor dengan estimasi nilai Rp 558 juta.

Nurhali turut menyampaikan harta bergerak lainnya sebesar Rp 74 juta.

Kemudian, kas dan setara kas Rp 4,5 juta, serta harta lainnya Rp 30 juta namun memiliki utang sebesar Rp 46 juta.