TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhenti berbohong mengenai mundurnya proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta dengan seakan Pemerintah Pusat sengaja memundurkan Pilkada sampai 2024.

"Jangan membuat seakan-akan Pemerintah Pusat mengundurkan Pilgub DKI Jakarta untuk mengganjal ambisi politik Anies," kata Prasetyo dalam keterangan tertulis, Minggu (10/10/2021).

Prasetio menjelaskan, pelaksanaan Pikada sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang disahkan setahun sebelum Anies menjadi Gubernur.

Dalam Undang-Undang itu disebutkan secara tegas bahwa pelaksanaan Pilgub DKI dilaksanakan pada 2024.

Pasal 201 ayat 8 menyebut, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024."

"Undang-Undang ini dibuat sebelum Anies terpilih menjadi Gubernur DKI," kata Pras, sapaan akrabnya. 

Baca juga: Momen Anies Tunjuk Anies, Seloroh Gubernur DKI Ucapkan Terima Kasih ke Wakapolsek Kebayoran Baru

Diketahui, dalam acara Workshop Nasional DPP PAN yang disiarkan di akun Youtube PAN TV, Rabu (6/10), Anies Baswedan sejatinya ingin kembali bertarung di Pilkada DKI Jakarta jika tidak diundur ke tahun 2024.

Anies mengakui sudah mempersiapkan agar pada tahun terakhir masa jabatannya dimanfaatkan untuk kampanye jika Pilkada DKI masih diselenggarakan pada Tahun 2023.

“Dulu rencananya nanti tahun terakhir, (kalau ada pilkada tahun 2023), baru mulai kampanye,” ujar Anies.

Namun, kata Anies, Pilkada 2022 ditiadakan seperti yang tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 sehingga akan memanfaatkan momentum tersebut dengan terus bekerja menuntaskan program-program yang sudah dicanangkan.

"Ternyata enggak ada pilkada tahun depan. Jadi ya sudah, kita kerja terus saja, gitu kan. Enggak ada kampanye tahun depan. Kalau ada pilkada tahun depan kita kampanye, tetapi karena enggak ada pilkada ya sudah kita terusin saja kerja sampai akhir," kata Anies.

Dibela Zita PAN

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Zita Anjani membela Anies Baswedan.

“Kebetulan saya yang jadi moderatornya, jadi tahu persis apa yang kami bicarakan. Selama sesi, tidak ada sedikitpun kami menyinggung soal Pilgub, apalagi keluar statement dari Pak Anies yang mengaitkan Pilgub 2024 adalah usaha mengganjal dia. Tidak ada," kata Zita dalam keterangan tertulis, Minggu (10/10/2021).

“Dalam acara(Workshop Nasional) PAN sama sekali Pak Gubernur Anies tidak pernah mengaitkan Pilgub 2024 dengan usaha mengganjal dia,” tambah Zita.

Zita menyarankan agar pihak-pihak yang menuding terkait Pilgub 2024 dan upaya mengganjal Gubernur Anies untuk maju di Pilgub 2022 untuk melihat secara utuh video yang telah ditayangkan di Yotube PAN TV tersebut.

Sehingga dapat dilihat secara jelas isi sekaligus hal-hal apa saja yang dibahas dalam dialog tersebut.

“Sebaiknya tunjukan bukti Gubernur Anies pernah bilang bahwa Pilgub 2024 untuk mengganjal Gubernur Anies," kata Zita.

"Kan ramai yang menuding soal itu, katanya ada di sesi bicara dengan PAN. Tunjukkan dimana Gubernur Anies mengesankan seperti itu di videonya. Kalau ada pihak yang menafsirkan secara bebas saat acara Bimtek PAN, itu ya salah banget,” tambah Zita.

Argumen tersebut memang nampak dari pertanyaan Zita kepada Gubernur Anies dalam dialog tersebut.

Dimana Zita juga bertanya terkait purna tugas Gubernur DKI Jakarta beserta hal apa yang paling sulit ditangani oleh mantan Menteri Pendidikan tersebut.

“Ngomongin tentang pilkada, kan tahun depan pak Anies purna jabatan, dua tahun setelahnya kan gak ada pilkada, pertanyaannya apa yang paling sulit di Jakarta untuk dibenahi?” tanya Zita

Selain itu, Zita juga mempertanyakan rencana Mantan Rektor Universitas Paramadina itu usai tak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: Bertemu Jokowi di Istana, Anies Laporkan Kondisi Covid-19 di Jakarta Sudah Terkendali

Zita mengatakan, Anies menjelaskan rencananya yang ingin fokus menuntaskan seluruh program kerja yang ditawarkan ke warga Jakarta saat kampanye dulu sehingga warga Jakarta dapat merasa bahwa proses demokrasi telah berjalan sukses.

“Apa langkah pak Znies pasca 2022? Jujur ya pak?” tanya Zita lagi

“Oktober tahun depan lima tahun tuntas, saya hanya berharap semua yg dikerjakan disini tuntas sehingga orang percaya pada proses demokrasi, karena yang terlibat pada pilkada kemarin begitu banyak, ini dituntaskan agar bisa lapor pada umat dan masyarakat bahwa amanah sudah dijalankan dengan baik dan tuntas sesudah itu saya jadi orang bebas sambil menikmati keliling kemana-mana,” kata Zita mengutip pernyataan Anies.

"Yang ada, pembahasan kami hanya seputar pembangunan Jakarta, dan soal pasca beliau jadi Gubernur, beliau mau ngapain. Publik bisa saksikan, jejak digitalnya masih ada," ujar Zita.

"Saya pikir, kita jangan menuding yang berlebih. Kalau ada pembicaraan beliau yang seperti itu diluar acara Workshop PAN, silahkan saja klarifikasi langsung beliau," kata Wakil Ketua DPRD ini.

Zita juga menambahkan, "Tapi karena dikaitkan-kaitkan dengan pembahasan waktu diacara kami, makanya saya ikut andil menjelaskan. Biar lebih jelas. Agar publik tidak tergiring dengan opini-opini liar," tegasnya.

Wagub ogah komentar

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan bahwa dirinya enggan mengomentari masalah politik, terutama masalah Pilkada dan Pilpres 2024.

Diketahui, hal ini turut merespon pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi yang meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhenti berbohong soal isu Pilgub DKI 2024.

"Jadi saya tidak mau komentar terkait masalah politik apalagi Pilakda apalagi Pilpres terlebih masih jauh 2024 mari kita hormati proses Demokrasi yang ada di Jakarta," ucap
Ariza saat usai meresmikan Rumah Literasi Jakarta dan peluncuran portal Jakarta Book Review, di Kompleks Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan Sabtu (9/10/21).

Lanjutnya, dirinya mengajak semua pihak untuk menghormati proses demokrasi di Jakarta.

Fokus membuat Jakarta lebih baik lagi dan hindari urusan politik tersebut yang dianggap masih lama. 

"Mari kita hormati proses demokrasi yang ada di Jakarta, mari kita menjadi bagian yang menyejukkan, menjadi bagian yang membuat Jakarta lebih baik lagi, Jakarta lebih aman lagi lebih kondusif lagi. Mari kita kurangi, hindari kesibukkan kita urusan hiruk pikuk politik. Apalagi urusan Pilpres yang masih lama," ucapnya.

Orang nomor dua di DKI Jakarta ini juga mengatakan agar bekerja mendukung Pemerintah Pusat, Gubernur dan Kepala Daerah lainnya agar maju dan lebih aman.

Baca juga: Selain Ridwan Kamil, PAN Buka Opsi Dukung Anies Baswedan, Erick dan Khofifah Maju ke Pilpres 2024

Lantaran, menurutnya belum lama Presiden Jokowi dilantik dua kali, mengapa sudah mengurusi Pemilu.

"Mari kita bekerja mendukung Pak Jokowi dengan kebijakannya pemerintah pusat dan mendukung Pak Anies di Jakarta. Membangun Jakarta mari kita dukung pemimpin-pemimpin di seluruh indonesia para gubernur wali kota bupati sampe kepala desa agar semua daerah bisa maju aman makmur sejahtera," tutupnya.(m27)

Sebagian artikel ini tayang di Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dan TribunJakarta.com