Tribun

Peradi: Perlindungan Hukum Bagi Anak Harus Memperhatikan Asas Keadilan, Keseimbangan, dan Kebenaran

webinar nasional bertajuk “Peran Advokat dan Teknik dalam Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum”.

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Wahyu Aji
Peradi: Perlindungan Hukum Bagi Anak Harus Memperhatikan Asas Keadilan, Keseimbangan, dan Kebenaran
ISTIMEWA
DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jakarta Barat (Jakbar) menggelar webinar nasional bertajuk “Peran Advokat dan Teknik dalam Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum”. 

Sementara itu, Ketum DPN Peradi, Otto Hasibuan, yang membuka webinar ini, menyampaikan, perlindungan terhadap anak, perempuan, dan disabilitas sangat penting. Hukum harus memperhatikan 3 hal, yakni asas keadilan, keseimbangan, dan kebenaran.

"Dan yang berperan serta dalam membela perlindungan anak walaupun ada perbedaan di antara ‎penegak hukum, yakni polisi, jaksa, dan advokat, para penegak hukum wajib mengedepankan asas keadilan tetapi tetap tidak melupakan dan mengesampingkan 2 asas lainnya," kata dia.

Adapun para pembicara dalam wabinar ini, yakni Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya, Kompol Endang Sri Lestari; Kepala Kejaksaan Negeri (Kajati) Jakbar, Dwi Agus Arfianto; diwakili Kepala Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Jakbar, Anggia Yusran; Wakil Ketua Umum (Waketum) DPN Peradi, Srimiguna; dan Kepala Pengadilan Negeri Jakbar, Syahlan.

Mereka menyampaikan tugas dan kewenangan penegak hukum serta tahapan penanganan ‎perkara anak, baik pelaku, korban, dan saksi. Perkara anak sangat mengedepankan restorative justice, jika ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan berbagai syarat lainnya.

“Pendekatannya restorative justice bukan retributive, bukan untuk balas dendam,” ujar Endang yang menjadi pembicara pertama.

‎Senada dengan Endang, Agus menyampaikan bahwa peradilan pidana anak wajib mengutakaman pendekatan restorative justice sebagaimana diamanatkan Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sementara itu, Syahlan, mengatakan, ‎dalam peradilan anak dikenal diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dan proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana Pasal 1 angka 7 UU SSPA.

“Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir," ujarnya.

Terakhir, Srimiguna menyampaikan, Peradi bersedia memberikan bantuan hukum secara probono atau gratis bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang tidak mampu di wilayah Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi. “DPN Peradi membawahi 121 PBH yang tersebar di 150 DPC Peradi di seluruh Indonesia,” katanya.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas