TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah hal dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Jaringan Utilitas.

Satu di antaranya soal masalah penghitungan tarif sewa sarana utilitas.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI, Syarifudin menyebut penentuan besaran tarif sewa semestinya dibahas bersama stakeholder agar tak membebani masyarakat dan pelaku bisnis.

Baca juga: Bamus Betawi Haramkan Mustafa Kemal Ataturk Jadi Nama Jalan di Tanah Jakarta Manapun

Baca juga: Relawan ANIES Komentari Rapor Merah Anies Baswedan dari LBH Jakarta

Pasalnya, tingginya tarif sewa Sarana Jasa Utilitas Terpadu (SJUT) bisa berdampak pada mahalnya tarif berlangganan internet di ibu kota.

"Apalagi jika besaran tarif sewa SJUT mahal tentu akan berdampak pada nilai jual kepada masyarakat. Tentu ini akan menjadi beban tersendiri dan lagi-lagi masyarakat yang akan dirugikan," kata Syarifudin dalam keterangannya, Kamis (21/10/2021.

Adapun Raperda Jaringan Utilitas yang diusulkan Pemprov DKI ini masih dibahas oleh DPRD DKI Jakarta, dengan agenda teranyar yakni penyampaian pandangan fraksi.

Baca juga: Anies Dideklarasikan Jadi Capres 2024, PAN Sambut Baik, Pengamat: Isu SARA Bebani Anies

Selain menyoroti tarif sewa SJUT, dalam pandangannya, Fraksi Gerindra juga menyebut Pemprov DKI masih belum secara baik melaksanakan perencanaan jaringan utilitas.

Belum ada optimalisasi data yang menunjukan arah pengembangan kebutuhan atas jaringan utilitas. 

Padahal di Jakarta yang notabene kota pusat ekonomi, kebutuhan jaringan utilitas menjadi vital sebagai sistem informasi komunikasi untuk bermacam - macam kegiatan.

Baca juga: Ibu Hamil Ini Curhat, Stress dan Takut Keguguran Karena Diteror Debt Collector Pinjol

Oleh karena itu, Syarifudin meminta agar dalam penetapan tarif SJUT dapat melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan terkait.

Dengan harapan, akses masyarakat terhadap jaringan bisa kian mudah dan murah.

"Masalah besaran tarif harus ada rasionalisasinya apalagi era sekarang pemanfaatan digital untuk mendukung atau memenuhi kebutuhan dan kepentingan warga yang cukup luas sudah sepatutnya akses masyarakat terhadap jaringan dipermudah sehingga tidak terbebani dengan biaya mahal," pungkasnya.