TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta Gembong Warsono, menyoroti sederet program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat tidak berjalan optimal.

Pasalnya, jelang akhir masa jabatannya sebagai Gubernur, Anies Baswedan gencar menarik simpati.

Belakangan yang membuat heboh adalah menaikkan UMP DKI 5,1 persen.

Kebijakan yang tak patuh pada pemerintah pusat itu pun langsung disanjung kalangan buruh, nama Anies langsung harum.

Gembong menyinggung mangkraknya program normalisasi sungai yang dilakukan Pemprov DKI di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Menurutnya, Anies Baswedan minim eksekusi dalam menjalankan program pengendalian banjir ini.

"Jadi selama 4 tahun kita hanya bergumul, berdebat soal istilah, mau normalisasi atau naturalisasi. Tapi, apapun itu, dua-duanya tidak ada yang dieksekusi," kata Gembong saat konpers catatan kritis akhir tahun Fraksi PDIP terhadap kinerja Gubernur Anies yang diselenggarakan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (21/12/2021).

Bahkan Gembong menyebut, program normalisasi sungai ini sudah tidak lagi dikerjakan Anies sejak 2018 lalu.

Baca juga: Kebijakan Anies Baswedan Revisi UMP DKI Jakarta Didukung Bappenas

Padahal, target keseluruhan normalisasi mencapai 33,69 kilometer.

Hal ini tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2017-2022.

"Hingga tahun 2017 sudah dilakukan eksekusi sebanyak 16 km yang berhasil dinormalisasi, setelah itu penanggulangan banjir mandek. Normalisasi sungai nol kilometer," ujarnya.

Upaya yang dilakukan Pemprov DKI dalam mengatasi banjir melalui program gerebek lumpur dan menanam pohon di bantaran sungai pun dinilai belum cukup.

Fraksi PDIP juga menyoroti program sumur resapan yang dibuat di masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Baca juga: DKI Raih Penghargaan Sebagai Kota Ramah Sepeda Se-Indonesia, Begini Respons Gubernur Anies 

Meski mengadopsi program yang dibuat di era Gubernur Joko Widodo, namun Gembong menilai, eksekusi yang dilakukan Anies salah kaprah.

Pembuatan sumur resapan pun dinilai tidak efektif dan malah merusak fasilitas umum.

"Program ganjil nol besar. Penanggulangan banjir nol, karena sunatullahnya air datang dari langit lalu dimasukan ke dalam perut bumi. Cuma caranya yang agak membingungkan," tuturnya.

Tak cuma itu, terkait Rumah DP 0 Rupiah hingga tahun 2021, hanya terealisasi 967 unit saja.

“Ini hanya mencakup 0,3 persen dari total target di RPJMD. Bahkan untuk program Oke-Oce yang diklaim berhasil oleh Gubernur DKI Jakarta, ternyata 281.812 UMKM yang diklaim berhasil dicetak tersebut adalah mereka yang sekedar mendaftar di website Jakpreuner. Dari total jumlah tersebut, baru sekitar 6.000 UMKM yang berhasil mendapatkan akses permodalan,” jelasnya.

Baca juga: Wagub DKI Bantah Kabar Beredar Anies Revisi Lagi UMP 2022 Jakarta

Selain ketiga program tersebut, masih banyak program-program prioritas lainnya yang tidak dijalankan seperti Pembangunan LRT, rehabilitas total bangunan Sekolah

“Kami rasa, tahun 2021 ini Bapak Gubernur kehilangan fokus untuk mengejar pekerjaan rumah yang sudah kami sampaikan di tahun lalu, dan memilih untuk fokus terhadap hal-hal yang tidak substansial seperti Formula E,” Lanjut Gembong.

Anies jago mengolah kata

Program OK OCE atau yang kini sudah diubah namanya oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi Jakpreneur disorot Gembong.

Pasalnya, realisasi program yang digadang-gadang Anies semasa kampanye dulu untuk mengatasi masalah pengangguran di ibu kota masih jauh dari target.

Saat kampanye pada 2017 lalu, Anies menargetkan ada 200 ribu wirausahawan baru yang muncul selama 5 tahun dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Gembong Warsono menyebut, Anies pandai bermain kata untuk menutupi kegagalan program tersebut.

"Program OK OCE jauh dari target kampanya, tapi memang pak Anies ini jago, jago dalam mengolah kata. Jadi, bahasanya tidak mencapai target tapi terlampaui," ucapnya saat memaparkan catatan kritis akhir tahun untuk Anies di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (21/12/2021).

Politisi senior PDIP ini pun menyebut, hingga akhir 2021 ini Anies belum bisa mencetak 200 ribu wirausahawan baru seperti yang ditargetkan itu.

Baca juga: Pro Kontra UMP DKI Naik 5,1%: Akan Digugat Pengusaha, KSPI Sebut Keputusan Anies Cerdas

Sampai saat ini, baru ada 281.813 orang yang mendaftar ikut program Jakpreneur.

Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono, Selasa (13/11/2018) (TribunJakarta/Pebby Ade Liana)
Namun, sejauh ini baru 6.000 pendaftar yang dinyatakan lolos dan mendapat bantuan modal usaha dari Pemprov DKI.

"Yang sudah mencapai tujuh tahapan seleksi yang bisa dikatakan wirausahawan baru itu 6.000 UMKM saja, sedangkan target 200 ribu.

Ini jauh dari harapan rakyat Jakarta," ujarnya.

Realita ini kemudian dibandingkan Gembong dengan pernyataan Anies yang menyebut program Jakpreneur sudah terlampaui.

"Kalau cuma mendaftar tok, orang di rumah lagi bunting juga bisa daftar.

Istri saya nanti daftar, maka nanti jadi 281.813 (pendaftar)," kata Gembong.

Baca juga: Catatan Kritis PDIP untuk Gubernur Anies: Dari Masalah Banjir hingga Polemik Formula E

Gembong pun meminta Gubernur Anies Baswedan menghentikan permainan kata yang biasa dilakukannya untuk menutupi kegagalan program kerjanya.

"Tidak mencapai target, tapi melampaui. Masa rakyat ibu kota yang cerdas mau diputar dengan kata-kata seperti itu," tuturnya. (Tribunjakarta/WartaKota)