Wagub DKI hingga Aktivis 98 Tanggapi Aksi Sidak Giring Ganesha ke Sirkuit Formula E di Ancol
Banyak pihak angkat bicara merespons video yang diunggah Giring ke media sosialnya saat sidak di sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara.
Penulis: Theresia Felisiani
Hal ini terlihat ketika Giring menyebut bahwa lokasi tersebut masih berupa tanah berumput dan kambing-kambing berkeliaran.
“Hal ini lucu Giring bilang begitu, karena tender saja baru dimulai dan pengerjaan sirkuit baru bulan Februari 2022,” ungkapnya.
Selain itu, Giring sebagai ketua umum parpol dianggap tidak memiliki pengetahuan sedikitpun tentang objek yang dia kritik. Terbukti Giring tidak paham sama sekali bahwa pembangunan sirkuit itu tidak butuh waktu lama.
Dia menyarankan, sebelum membuat vlog seharusnya Giring bisa bertanya dulu kepada panitia terkait pembangunan lintasan supaya memiliki data yang benar dan valid.
Baca juga: DKI PPKM Level 2, Anies Minta Warga Tingkatkan Kewaspadaan, Keterisian BOR dan ICU Mulai Naik
Seandainya benar di Ancol penyelenggaraan Formula E, kata dia, bisa saja memang tidak ada pembangunan sirkuit baru namun hanya overlay (penambahan tebal lapis) jalan saja.
Sedangkan untuk pemasangan dinding pengamanan dengan sistem blok modular sehari semalam bisa selesai dikerjakan.
Untuk lain-lain seperti pitlane, paddock, tribun dapat dikerjakan pararel.
“Giring harusnya pakai logika, bagaimana mungkin Formula E di Jakarta bisa disetujui FIA jika tidak masuk akal? Apa Giring lebih cerdas dari tim ahli FIA, saya rasa tidak,” ucapnya.
Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network (JMN) Berkomentar
Sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), seharusnya Giring Ganesha fokus pada persoalan nasional, bukan skala daerah.
Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network (JMN) Ahmad Sulhy di Jakarta, Kamis (6/1/2022).
Sulhy mengatakan, untuk persoalan daerah, sebaiknya Giring menugaskan anggota legislatornya yang duduk di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
“Lebih baik Giring mengarahkan partainya untuk lebih memberikan ide dan gagasan yang bernilai solusi ketimbang merecoki kinerja kepemimpinan Gubernur (Anies Baswedan),” kata Sulhy pada Kamis.
“Lagian masih ada 33 provinsi lainnya serta Kementerian yang memerlukan peran partai politik sebagai pengawal dan pengawasan,” lanjutnya.
