Seorang WN China Jabat Manajer Pengawasan Ikut Diringkus Saat Penggerebekan Pinjol di Penjaringan
Polres Metro Jakarta Utara kembali menggerebek sebuah kantor fintech ilegal yang menyediakan pinjaman online di PIK 2.
Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fandi Permana
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Utara kembali menggerebek sebuah kantor fintech ilegal yang menyediakan pinjaman online di PIK 2.
Penggerebekan itu dilakukan di lokasi yang sama seperti yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sehari sebelumnya. Bertempat di Ruko Palladium Blok H 15, Penjaringan, Jakarta Utara, penggerebekan itu dilakukan kemarin malam.
Ada 27 orang yang diamankan terdiri dari karyawan dan seorang manager.
"Betul, kemarin malam. Kita amankan ada 27 orang. Itu ada karyawan sama manajer," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Dwi Prasetyo Wibowo saat dihubungi wartawan, Jumat (28/1/2022).
Dwi menerangkan, manajer itu merupakan seorang warga negara China.
Ia bertugas mengawasi karyawan saat bekerja di perusahaan pinjol ilegal itu.
Baca juga: Cuma Digaji Rp 3 Juta, Seminggu Nggak Ada Libur: Saya Kapok Pak, Kerja di Kantor Pinjol!
"Ada WN China. Ia manajernya di situ. Bukan pemodal, bertugas yang ngawasin karyawannya," terang dia.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, perusahaan pinjol itu mengelola 4 aplikasi pinjaman online. Sementara jumlah pinjaman yang ditawarkan berkisar Rp 1,2 juta dan paling banyak Rp 2,5 juta.
Pihaknya hingga kini masih menggali terkait ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum pada saat proses penagihan.
Baca juga: Karyawan Pinjol yang Digerebek Polisi di PIK Digaji Rp 3 Juta, Banyak yang Baru Lulus Sekolah
"Karena ini masih diteliti lebih dalam, kita masih dalami apakah ada pemaksaan dalam membayar tagihan. Selain itu apakah memakai bahasa-bahasa kasar oleh karyawan yang diamankan. Jadi modus pengancaman itu akan kita dalami lagi," terang dia.
Untuk memastikan status pinjol itu, Dwi bakal berkonsultasi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menemukan legalitas daripada empat aplikasi pinjaman online.
"Saat ini masih dilakukan pemeriksaan lebih dalam. Kita juga koordinasi sama OJK juga apakah 4 aplikasi itu ilegal atau tidak," tutup Dwi.