TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Kasus Covid-19 di Kota Depok terus mengalami peningkatan setiap harinya.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana, menyebutkan kasus konfirmasi positif Covid-19 di Kota Depok per hari Jumat (28/1/2022) mencapai angka 406 kasus.

Melansir laporan harian dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, sejak tiga hari kebelakang, jumlah kasus konfirmasi aktif Covid-19 di Kota Depok konsisten di atas 400 kasus.

Pada Rabu (26/1), ada 448 kasus. Kemudian di hari Kamis (27/1) ada 405 kasus.

Artinya, dalam tiga hari ada penambahan sebanyak 1.259 kasus

Baca juga: Aksi Pria Nekat Bakar Diri di Cimanggis Buat Jalan Raya Bogor-Jakarta Alami Kemacetan, Warga Geger

Dadang menambahkan, para warga yang terpapar Covid-19 mayoritas berasal dari klaster perkantoran klaster keluarga, dan klaster Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Untuk antisipasi, rumah sakit diminta perbanyak ruang rawat dan Wali Kota Depok Mohammad Isris jamin stok tabung oksigen aman.

Covid-19 di Depok Meningkat Lagi, Wali Kota Pastikan Stok Tabung Oksigen Medis Aman

Ketersediaan tabung oksigen medis atau O2 di sejumlah rumah sakit yang ada di Kota Depok terbilang aman.

Saat ini kasus Covid-19 di Kota Depok terus mengalami peningkatan setiap harinya.

"Kita punya tabung-tabung untuk pengambilan langsung yang dioperasikan ke RSUD Depok khususnya," kata Wali Kota Depok, Mohammad Idris, dilansir dari situs resmi Pemkot Depok, Minggu (30/1/2022).

"Kita juga sudah kerjasama paten dengan beberapa perusahaan untuk pengisian tabung-tabung oksigen bagi rumah sakit-rumah sakit di Kota Depok. Jadi dari sisi tabung oksigen InsyaAllah aman," sambungnya lagi.

Baca juga: Setelah Polemik Studi Banding ke Arab Saudi, Kini Direktur Keuangan PT Jakpro Mengundurkan Diri

Idris mengatakan, peningkatan jumlah kasus ini berimbas pada meningkatnya bed occupancy ratio (BOR) di beberapa rumah sakit.

Ia merinci, kapasitas ruang isolasi pasien Covid-19 di rumah sakit kini telah mencapai angka 18 persen, sementara tingkat keterisian ruang ICU telah mencapai angka 4,55 persen.

“Jakarta naik, aglomerasi naik Depok sangat berbatasan langsung dengan Jakarta. Per 26 Januari itu yang mengagetkan sepanjang masa pandemi paling tinggi ada 448 kasus per satu hari. Jadi di akhir Desember 2021, kasus aktif di Kota Depok tinggal 24 orang. Kemudian, pasca Nataru terus bertambah hinga sekarang sudah 1.680 kasus,” ungkapnya.

Terakhir, orang nomor satu di Kota Depok ini menyebut bahwa pihaknya tengah menyiapkan lokasi isolasi untuk warga yang tak memungkinkan isolasi mandiri di rumah.

“Ketika kondisi rumah masyarakat(yang terpapar Covid-19 tidak sesuai dengan kapasitas atau untuk melakukan isolasi, maka kami pindahkan ke isolasi terpusat yang ada di tingkat kota. Kami sedang menjalin kerja sama kembali dengan Makara UI dan Pusat Studi Jepang UI,” pungkasnya.

1.259 Kasus Covid-19 dalam 3 Hari, Pemkot Depok Minta Rumah Sakit Perbanyak Kapasitas Ruang Rawat

Juru Bicara Satgas Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana, menyebutkan kasus konfirmasi positif Covid-19 di Kota Depok per hari Jumat (28/1/2022) mencapai angka 406 kasus.

Melansir laporan harian dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, sejak tiga hari kebelakang, jumlah kasus konfirmasi aktif Covid-19 di Kota Depok konsisten di atas 400 kasus. Pada Rabu (26/1), ada 448 kasus. Kemudian di hari Kamis (27/1) ada 405 kasus. Artinya, dalam tiga hari ada penambahan sebanyak 1.259 kasus

Baca juga: Tenda hingga Bangsal Mulai Disiapkan Hadapi Lonjakan Covid-19

Dadang menambahkan, para warga yang terpapar Covid-19 mayoritas berasal dari klaster perkantoran klaster keluarga, dan klaster Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Selain lonjakan kasus konfirmasi Covid-19, kenaikan juga terjadi pada positivity rate.

Pada pekan lalu positivity rate di Kota Depok masih di angka 4,3 persen.

Angka tersebut meningkat menjadi 15 persen per hari ini, Jumat (28/1/2022).

Singkatnya, dalam sepekan, terjadi kenaikan positivity rate sebesar 10,7 persen.

"Minggu lalu kasus di Depok setiap hari bertambah 0 sampai 5 kasus dan dalam minggu ini, kemarin, dalam satu hari tembus 406 kasus dalam sehari. Jadi trennya cukup tinggi. Dari positivity rate 4.3 minggu lalu saat ini sudah 15 persen," kata Dadang di SMPN 1 Depok, Jumat (28/1/2022).

Selain itu, tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di Kota Depok sudah menyentuh angka 35 persen. Guna mempersiapkan adanya kenaikan kasus yang berlebih, Tims Satgas Covid-19 telah melakukan konsolidasi kepada sejumlah rumah sakit. Seperti RSUD Depok, RS Hermina, dan RS Bunda Harmoni.

"Sudah konsolidasi untuk meningkatkan kapasitasnya. Misalnya waktu kemarin RSUD ada 14 bed ditingkatkan 1 lantai di lantai 5 dan 8 yang dikhususkan untuk perawatan pasien Covid," sambung Dadang.

Pada kesempatan tersebut, Dadang juga menyebutkan, ada 18 sekolah yang ditutup sementara.

Keputusan ini diambil karena adanya 197 guru dan siswa yang terkonfirmasi positif Covid-19 klaster PTM 100 persen per hari Jumat (28/1/2022).

"Hasil tracing rata-rata mereka terpapar dari keluarga dari ayah dan ibunya. Para orang tua itu menularkan ke anaknya, dan si anak menularkan ke teman-temannya di sekolah," pungkas Dadang.

197 Siswa dan Guru di 18 Sekolah Terpapar Covid-19, Pemkot Depok Minta Kemendikbud Revisi Aturan PTM

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Satgas Covid-19 meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia (Kemenristekdikti) untuk merivisi aturan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen.

Sebab dari gelaran PTM di Depok saat ini tercatat ada 18 sekolah yang siswa dan gurunya terpapar Covid-19.

Dadang Wihana, Juru Bicara Satgas Covid-19 Kota Depok mengatakan, PTM 100 persen menjadi sebab kendurnya protokol kesehatan di area sekolah

"Kalau ini kan kapasitas 100 di dalam kelas, bisa dilihat bagaimana mereka tentunya tidak bisa menjaga jarak," ujar Dadang.

Akibatnya, per tanggal 28 Januari 2022, ada 197 siswa dan guru yang terpapar Covid-19. Mereka berasal dari 18 sekolah di 11 kecamatan di Kota Depok.

"Kasus konfirmasi positif Covid-19 ada 197 siswa dan guru. Ini akan terus bertambah, karena kami melakukan tracing," kata Dadang di SMPN 1 Depok, Jumat (28/1/2022).

Oleh sebab itu, Dadang mengatakan bahwa Pemkot Depok telah mengirimkan surat kepada Kemenristekdikti untuk mengevaluasi kebijakan PTM 100 persen di Kota Depok.

"Untuk itu melanjutkan surat Pak Wali Kota ke Pak Menteri pendidikan dan kebudayaan yang sudah disampaikan 2 minggu lalu, kami menyampaikan kembali agar aturan PTM dievaluasi kembali," sambung Dadang.

Dalam aturan yang tertulis di SKB 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), satuan pendidikan yang berada pada PPKM level 1 atau PPKM level 2 wajib melaksanakan PTM 100 persen.

Baca juga: Tangerang Terapkan PJJ, DKI Masih PTM: 90 Sekolah Tutup, 135 Siswa dan Guru Positif Covid-19

Sementara satuan pendidikan yang berada pada PPKM level 3 wajib melaksanakan PTM 50 persen dari kapasitas ruang kelas. Sedangkan untuk satuan pendidikan pada PPKM level 4, sekolah wajib melaksanakan PTM dilaksanakan pembelajaran jarak jauh.

"Di Depok saat ini PPKM level 2. Kami mohon melalui Komisi X DPR RI untuk disampaikan kepada Menteri pendidikan untuk mengevaluasi PTM 100 persen. Karena dalam SKB 4 Menteri, sudah dinyatakan daerah tidak boleh menambah nambah syarat," ujar Dadang.

Dadang menambahkan, walau sudah ada 18 sekolah di Kota Depok yang menjadi klaster Covid-19, Pemkot Depok masih melaksaksanakan PTM 100 persen. Hal ini merupakan amanat dari SKB 4 Menteri.

"Kami mengikuti arahan di dalam SKB 4 Menteri walau di dalam kondisi saat ini. Jadi di Depok vaksinasi pelajar di atas 100 persen di dosis pertama. Vaksinasi umum di atas 80 persen dan lansia 70 persen, sehingga Depok memenuhi syarat PTM 100 persen," jelas Dadang.

"Bisa lihat sendiri, bagaimana anak-anak tidak bisa menjaga jarak ketika di kelas meskipun 6 jam pelajar," sambung Dadang.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan akan menyampaikan aspirasi dari Pemkot Depok kepada Menteri Pendidikan.

"Situasi kondisi saat ini mungkin kita akan minta Mas Menteri untuk melakukan evaluasi, supaya anak-anak juga merasa tenang," kata Agustina di SDN Depok 1 pada Jumat (28/1/2022), siang.

Adapun nantinya, langkah konkret dari perubahan aturan tersebut yakni mengembalikan aturan pelaksanaan PTM ke Kepala Daerah.

"Para kepala daerah yang lebih paham situasinya, mungkin menjadi 50 persen atau mungkin yang tidak diketemukan kasus boleh 100 persen dan yang ditemukan kasus harus kembali ke Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)," sambung Agustina.

Rencananya, ujar Agustin, Komisi X DPR RI akan mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan untuk mengajak 3 menteri lainnya guna mengevaluasi pelaksanaan PTM.

"Itu harus rembukan, tetapi kan Menteri Pendidikan bisa menginisiasi," tukas Agustina. (tribun network/thf/TribunJakarta.com/wartakota.com)