TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Perjuangan Rakyat Indonesia (Kopaja) memberikan surat peringatan 1 (SP1) terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Surat peringatan diberikan lantaran Anies dinilai tak mampu menyelesaikan beberapa persoalan krusial di ibu kota.

Total ada 9 permasalahan krusial yang dinilai tak mampu diselesaikan Anies.

Dalam penyampaian itu, Kopaja turut membawa sebuah poster yang menarik perhatian.

"Anies waktumu sudah habis," demikian isi satu di antara poster yang dibawa Koalisi Perjuangan Rakyat Jakarta (Kopaja) saat menyerahkan surat peringatan 1 (SP 1) kepada Gubernur DKI Jakarta itu.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun memberikan komentar.

Dia mengaku tak masalah warga berdemonstrasi di depan Balaikota setiap harinya.

Massa Kopaja Geruduk Balai Kota, Bobrok Anies Dibongkar hingga Layangkan SP1: Waktumu Sudah Habis!

"Anies waktumu sudah habis," demikian isi salah satu poster yang dibawa Koalisi Perjuangan Rakyat Jakarta (Kopaja) saat menyerahkan surat peringatan 1 (SP 1) kepada Gubernur DKI Jakarta itu.

Surat peringatan diberikan lantaran Anies dinilai tak mampu menyelesaikan beberapa persoalan krusial di ibu kota.

Total ada 9 permasalahan krusial yang dinilai tak mampu diselesaikan Anies.

Pertama, terkait buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN).

Kemudian, sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air, penanganan banjir Jakarta yang dinilai belum mengakar pada beberapa penyebab banjir, dan sikap Pemprov DKI yang dianggap tak serius dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum.

Baca juga: Kisah 7 Bocah Bekasi Bolos Sekolah demi Ikut Demo di Patung Kuda

Selanjutnya, lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta, reklamasi yang masih terus berlanjut, penggusuran paksa yang masih menghantui warga Jakarta, serta belum maksimalnya penanganan Covid-19 serta dampak sosialnya.

Terakhir, hunian layak bagi masyarakat Jakarta juga dinilai masih menjadi masalah krusial yang belum diselesaikan Anies Baswedan.

Jenny Silvia dari LBH Jakarta yang turut menyerahkan SP1 mengatakan, 9 persoalan itu sangat krusial karena berkaitan langsung dengan peningkatan standar kehidupan layak bagi warga Jakarta.

"Pemenuhan terhadap standar kehidupan tersebut harus didapatkan setiap warga dan wajib dipenuhi oleh pemerintahnya," ucapnya, Jumat (22/4/2022).

Baca juga: Ayah di Bogor Rudapaksa Anak Kandung Sejak 2019 Karena Istri Stroke, Pelaku: Saya Kapok

Gubernur Anies Baswedan pun diberi waktu 6 bulan ke depan untuk menyelesaikan 9 persoalan krusial yang menjadi masalah di Jakarta ini.

Bila tak mampu menyelesaikan 9 persoalan ini, koalisi warga menuntut agar mas Anies segera mundur dari jabatannya.

"Koalisi warga berkomitmen akan melakukan evaluasi terhadap tuntutan penuntasan 9 permasalahan tersebut selama 6 bulan ke depan," ujarnya.

"Kami mendesak bapak Anies Baswedan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Kalau tidak, kami harus sampaikan bahwa pak Anies harus di drop out dari DKI karena tidak berhasil memimpin Jakarta," sambungnya.

Massa Kopaja Cekcok dengan Aparat saat Serahkan SP1 ke Anies, Warga Bandingkan dengan Era Ahok

Warga yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan Rakyat Jakarta (Kopaja) sempat mau diusir dari Balai Kota Jakarta saat akan menyerahkan surat peringatan 1 (SP 1) kepada Gubernur Anies Baswedan.

Pasalnya, mereka dianggap mau menggelar aksi unjuk rasa tanpa seizin aparat kepolisian.

Parahnya lagi, hal ini dilakukan di dalam kompleks Balai Kota, bukan di bagian luarnya.

Beberapa orang perwakilan warga pun terlihat membawa sejumlah poster berisi tuntutan terhadap Gubernur Anies Baswedan.

"Anies, waktumu sudah habis," demikian isi salah satu poster.

Cekcok pun sempat terjadi antara aparat polisi dan petugas keamanan dalam (pamdal) Balai Kota dengan massa dari Kopaja.

Polisi dan pamdal merasa waktu 15 menit yang diberikan sudah lebih dari cukup dan meminta mereka segera membubarkan diri.

Namun, warga meminta tambahan waktu hingga 9 persoalan krusial yang menjadi tuntutan mereka dibacakan di kantor Anies.

Polisi dan pamdal pun tetap ngotot meminta mereka segera membubarkan diri dan melanjutkan aksinya di luar kompleks Balai Kota.

Hal ini pun disesalkan perwakilan Kopaja dari LBH Jakarta Charlie Albajili yang menilai mereka tak melakukan aksi unjuk rasa di dalam kantor Anies Baswedan.

"Kami minta dasar hukumnya apa, enggak ada dasar hukumnya. Kalau minta surat pemberitahuan, ini kan bukan aksi," ucapnya, Jumat (22/4/2022).

"Mereka bilang tanpa izin, tapi ini kan enggak perlu izin," sambungnya.

Ia pun membandingkan masa kepemimpinan Anies dengan gubernur sebelumnya, yaitu Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

Pasalnya saat Ahok memimpin Jakarta, Pemprov DKI justru membuka loket pengaduan di Pendopo Balai Kota.

Masyarakat pun bebas masuk ke Balai Kota dan menyampaikan keluh kesah mereka di loket tersebut.

"Pemerintah sebelumnya itu warga berbondong-bondong ke sini setiap pagi, tidak ada pembatasan," ujarnya.

"Jangan sampai ini dibatasi bertemu gubernur, bahkan saat hanya antar surat saja," sambungnya.

Baca juga: Pengakuan Buruh yang Jual 2 Remaja Bogor ke Pria Hidung Belang: Tiap Hari Layani Pelanggan

Charlie mengatakan, insiden pengusiran ini baru pertama kali terjadi.

Pasalnya, saat beberapa kali menyampaikan rapat merah Gubernur Anies maupun protes terkait pencemaran udara, tak ada insiden pengusiran ini.

"Dulu rame-rame di sini enggak ada (pelarangan), ini baru pertama kali," tuturnya.

Perwakilan Warga Beri SP1 Buat Anies, Wagub Ariza: Didemo Tiap Hari Juga Enggak Masalah

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku tak masalah warga berdemonstrasi di depan Balai Kota setiap harinya.

Hal ini disampaikan Ariza menanggapi pernyataan sikap Koalisi Perjuangan Rakyat Indonesia (Kopaja) yang memberikan surat peringatan 1 (SP1) terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Ini bentuk kecintaan, tidak ada masalah setiap hari demo, enggak ada masalah bagi kami selama disampaikan dengan baik dan tidak mengganggu ketertiban umum," ucapnya di Balai Kota, Jumat (22/4/2022).

Menurutnya, ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap pembangunan dan kemajuan kota Jakarta.

Kritik dan saran yang diberikan masyarakat itu lun selanjutnya akan dijadikan bahan evaluasi bagi Pemprov DKI Jakarta.

"Kami senang masyarakat semakin kritis, berarti kan masyarakat peduli terhadap pembangunan kota, warga kota, dan terhadap Pemprov," ujarnya.

"Jadi sampaikan saran dan masukan konstruksi, kalau bisa selain kritik juga kasih saran solusi, itu baru cerdas," sambungnya.

Anies Dituntut Selesaikan 9 Masalah Krusial Jakarta, Wagub Ariza: Mau 99 Juga Kami Tindak Lanjuti

Bobroknya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dibongkar perwakilan warga dari Koalisi Perjuangan Rakyat Jakarta (Kopaja).

Mereka pun memberikan 9 catatan krusial terhadap Anies terkait permasalahan Jakarta yang hingga kini belum tuntas.

Anies pun diberi waktu 6 bulan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Terkait hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan siap menyelesaikan 9 persoalan tersebut.

Tak hanya itu, orang nomor dua di DKI ini juga menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti semua keluhan dari warganya.

"Semua tuntutan apapun itu, mau sembilan, mau berapapun, mau 99 juga kami tindaklanjuti," ucapnya di Balai Kota Jakarta, Jumat (22/4/2022).

Politisi senior Gerindra ini pun menyebut, pihaknya tidak antikritik dan siap didemo oleh warga.

"Prinsipnya kami sangat terbuka, kami tidak antikritik, tidak antidemo. Justru kani tunggu masukan, kritik yang konstruksi dan solusinya," ujarnya.

"Tapi juga (kritikan) harus fair, lihat faktanya, lihat datanya," sambungnya menjelaskan. (tribun network/thf/TribunJakarta.com)