Tribun

Kontroversi Holywings

Holywings Ditutup: PSI Sebut Pemprov Kecolongan, PDIP Sebut Pansos Jelang Pemilu

Buntut penutupan Holywings di DKI Jakarta hingga berdampak pada ribuan orang kehilangan pekerjaan dikomentari oleh parpol PSI dan PDIP.

Penulis: Theresia Felisiani
zoom-in Holywings Ditutup: PSI Sebut Pemprov Kecolongan, PDIP Sebut Pansos Jelang Pemilu
Kolase Tribunnews
Foto Holywings Kelapa Gading. Holywings Kelapa Gading menjadi satu dari 12 outlet Holywings di Jakarta yang dicabut izin usahanya oleh Pemprov DKI. Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan bahwa Pemprov DKI kecolongan terkait penegakan izin usaha. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penutupan Holywings di DKI Jakarta direspons banyak pihak.

Terlebih penutupan ini berdampak pada 3000 karyawan Holywings yang dipastikan kehilangan pekerjaan.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo bersuara.

Begitu pula Anggota Komisi B DPRD DKI DKI Jakarta Fraksi PDI-Perjuangan Gilbert Simanjuntak.

Ada yang menilai Pemprov DKI kecolongan hingga disebut pansos jelang Pemilu 2024.

Holywings Telah Ditutup, Anggara Wicitra Sastroamidjojo: Seharusnya, Pemprov DKI Jakarta Malu, Ini Kecolongan

Penutupan Holywings yang dilakukan beberapa hari lalu menjadi bukti Pemprov DKI Jakarta telah menghadapi sebuah kecolongan.

Terkait hal itu, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan bahwa Pemprov DKI kecolongan terkait penegakan izin usaha.

"Seharusnya, Pemprov DKI Jakarta malu. Sebab, ini kecolongan," kata Anggara, berdasar keterangan tertulis, Rabu (29/6/2022).

Pasalnya, tindakan Pemprov DKI Jakarta itu terjadi setelah promosi minuman keras yang dilakukan Holywings viral di media sosial.

Padahal, outlet tersebut sudah berdiri cukup lama.

"Kenapa bisa sampai lolos dari pengawasan? Jangan-jangan banyak usaha lain yang tidak ikut aturan tapi beroperasi," ujar Anggara.

Anggara berharap, Pemprov DKI Jakarta menjadikan situasi semacam ini sebagai momen evaluasi agar bisa melakukan tindakan penegakan hukum tanpa terkecuali kepada pelaku usaha.

"Jangan sampai penindakannya tebang pilih, coba diperiksa lagi izin-izin usaha tempat lain. Kasihan yang sudah taat hukum, pasti ada kecemburuan,” terang Anggara.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas