TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan diharapkan punya hubungan yang baik dengan Presiden dan tidak terkait trauma politik di tahun 2017.

Hal ini disampaikan aktivis dan pengamat politik Jeirry Sumampow dari Tepi Indonesia dalam diskusi publik dengan tema "Siapa Pantas Jadi Pj Gubernur DKI?" pada Kamis (15/9/2022).

"Kalau ada semacam ketidakcocokan dalam koordinasi antar pemerintahan secara struktural di tingkat pusat dan DKI, nantinya akan merepotkan proses-proses kita menuju 2024," kata Jeirry.

Sekiranya ada 4 hal yang ia soroti terkait kriteria Pj Gubernur setelah masa bakti Anies Baswedan berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.

Jeirry mengatakan kalau ingin membuat 2024 adem, hal pertama menurutnya Jakarta atau presiden memerlukan figur pemimpin transisi yang tidak berada di kubu kiri maupun kanan.

Menurutnya ini penting untuk membangun konsolidasi masyarakat di samping menghalangi opini yang berkembang yang memungkinkan membuat masyarakat terbelah. 

Kedua, Jeirry menggarisbawahi bahwa Pj Gubernur DKI lebih baik adalah figur yang tidak terbebani oleh trauma politik di 2017 di DKI Jakarta.

Menurutnya politik identitas yang pernah terjadi di DKI menimbulkan trauma tersendiri bagi masyarakat DKI.

"Jadi figur yang betul-betul yang ketika ia ditetapkan atau diangkat, orang melihat bahwa ini orang yang membuat suasana lebih kondusif untuk menuju 2024," kata Jeirry.

Ketiga, dia menyoroti pentingnya figur di DKI adalah sosok yang mengerti pengelolaan pemerintahan secara umum, maupun secara khusus di DKI Jakarta.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Resmi Serahkan 3 Nama Pj Gubernur ke Kementerian Dalam Negeri

Menurutnya birokrasi di DKI juga turut dipengaruhi kondisi politik yang terjadi di tahun 2017, sehingga ia berharap figur itu bisa mendisiplinkan birokrasi agar tidak terus menerus terjadi problem di DKI.

Keempat, Pj Gubernur DKI Jakarta diharapkan punya hubungan yang baik dengan Presiden.

Jeirry mengatakan hal ini penting dalam segi konteks menata dan membangun kehidupan yang lebih harmonis, serta dinamika politik yang lebih kondusif menuju Pemilu 2024.

"Jadi 4 hal tersebut penting. Kalau ada hal-hal lain, misalnya orangnya punya track record bersih, tidak memicu kontroversi di masyarakat, itu bisa jadi kriteria tambahan," ujarnya.

Jeirry mengatakan DKI Jakarta punya posisi yang strategis, sehingga pemilihan Pj Gubernur yang tepat menjadi taruhan untuk semakin memperkuat ikatan atau relasi sosial bangsa.