Meja Pengaduan DKI, Martinah Sudah 10 Kali Adukan Masalahnya Tapi Tak Direspon Malah Dimintai Uang
Pos Layanan Pengaduan Masyarakat diaktifkan kembali di Kantor Balai Kota DKI Jakarta mulai hari ini, Selasa (18/10/2022).
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pos Layanan Pengaduan Masyarakat diaktifkan kembali di Kantor Balai Kota DKI Jakarta mulai hari ini, Selasa (18/10/2022).
Pos layanan pengaduan masyarakat era kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Jokowi- Ahok itu dihidupkan kembali oleh Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono setelah sempat ditutup semasa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.
Dari pantauan TribunJakarta.com, sejumlah warga berdatangan mulai ramai mendatangi Pos Layanan Pengaduan tersebut sejak pagi ini.
Pengaduan warga mengenai sejumlah masalah di kota Jakarta.
Adukan soal Banjir
Seperti Valentina.
Warga Cakung Jakarta Timur ini datang ke Pos Layanan Pengaduan Masyarakat itu, ia mengaku mengadukan masalah banjir yang baru terjadi di kawasan perumahannya.
"Komplek saya, saya tinggal di Perumahan Metland Menteng Kecamatan Cakung sejak 2001 bulan Mei, itu tidak pernah banjir. Tapi sejak 2020 jalan depan rumah saya aja kebanjiran," kata Valentina, Selasa (18/10/2022).
Baca juga: Aduan Tidak Digubris di Era Anies Baswedan, Lansia 80 Tahun Ini Senang Meja Pengaduan Dibuka Kembali
Valentina mengatakan belum pernah merasakan banjir selama tinggal di komplek tersebut sejak tahun 2001.
Namun, ia bercerita semenjak kisaran tahun 2020 kawasan di sekitar kediamannya justru banjir.
Hal ini, kata dia juga sempat dirasakan pada tahun 2021.
Ia pun banyak menaruh harapan kepada Pemerintah lewat sistem pengaduan secara langsung.
"Makanya saya ke sini. Saya nggak mau (mengadu online) karena saya pikir ya begitulah. Saya nggak mau negative thinking. Saya mau begini aja, mudah-mudahan direspon langsung. Kalau nggak ya saya datang lagi," tuturnya.
Lahannya Diserobot
Lain pula cerita Martinah Gunawan.
Martinah mengatakan tujuannya ke Balai Kota adalah untuk mengajukan pembebasan lahan di Daerah Bambu Apus, Jakarta Timur yang sudah tujuh tahun terbengkalai.
"Kami mengajukan lahan ini untuk dibebaskan oleh Pemprov DKI Jakarta," ujarnya.
Martinah mengaku sudah mengajukan pengaduan selama lebih dari 10 kali, terhitung mulai tahun 2019 lalu.
Namun aduannya itu tak kunjung mendapat respon yang baik.
"Saya sudah melakukan pengaduan lebih dari 10 kali, baik ke gubernur yang lama, baik ke camat, baik ke walikota baik RT dan RW. Dan tidak ada sambutan untuk kami permasalahan ini," tutur dia.
Lebih lanjut, Martinah berujar sempat dimintakan uang retribusi dalam menyelesaikan persoalan itu.
"Kami merasa dilakukan tidak profesional, memihak, bertele-tele dan ada permintaan uang disini yang kami terus terang sebagai warga biasa kami mengalami kebingungan," ucapnya.
Martinah datang pukul 08.10 WIB, ia mengaku disambut baik oleh Aparat Sipil Negara (ASN) untuk mengajukan aduannya.
Dia berharap aduan yang ia ajukan kali ini membuahkan hasil yang positif.
"Janjinya tadi segera di tindaklanjuti dan kami akan dipertemukan juga dengan dinas taman, supaya lahan milik kami yang sudah terbengkalai selama ini memasuki tahun ke tujuh bisa segera di bayarkan," ujar nya.
Terakhir, dia menyarankan masyarakat DKI Jakarta untuk tak segan mengajukan persoalan di meja pengaduan yang telah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Sangat positif, posko pengaduan yang dilakukan Pemprov DKI sekarang, saya sarankan untuk masyarakat yang ada persoalan apapun, karena DKI Jakarta milik warga. Datang manfaatkan waktu, karena kita pasti akan ditanggapi dengan serius dan profesional," imbuhnya.
Aduan ke Pemprov Sebelum Dicuekin
Warga lainnya berusia 80 tahun bernama Arnold Tiwo.
Ia merasa senang sekali mendengar kabar dibukanya kembali Meja Pengaduan.
Ia datang mengadu ihwal hak tanahnya.
Aduan ini bukan yang pertama, di era kepemimpinan Anies, Arnold sudah melapor dua kali tapi sayang tidak membuahkan hasil.
"Pernah, dua kali saya mengadu ke Anies, tapi tidak ada lanjutan. Enggak ada tanggapan," cerita Arnold usai melaporkan aduan, Selasa (17/10/2022).
Arnold juga membandingkan respon aduan era pemerintahan Anies dengan era pemerintahan sebelumnya di bawah naungan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Di sini waktu itu pak Ahok, tapi pak Ahok kan bagus. Dia mau tanggapin saya punya masalah. Anies masuk, saya lapor juga ke Anies tapi dua kali saya lapor enggak ditanggapi," ujarnya.
"Mencoba untuk datang langsung tapi enggak ditanggapi. Sempat ketemu, dua kali, tidak ada kelanjutan. Jadi cuma ngomong saja," tambahnya.
Dibukanya kembali Meja Pengaduan ini membuat Arnold punya harapan besar ihwal masalah yang dia adukan ini dapat terselesaikan.
Masalah tanah ini, dijelaskan Arnold, belum selesai selama kurang lebih 10 tahun.
"Tanah saya ada 1.100, 200 diambil orang, jadi sekarang ini sudah ada 12 tahun, saya menang di pengadilan yang 900. Jadi yang 200 ini yang saya persoalkan," ujarnya.
Untuk diketahui, sebelumnya PJ Gubernur Heru Budi Hartono menyebut langsung berkoordinasi dengan jajarannya terkait posko pengaduan masyarakat di balai Kota DKI yang sempat ditiadakan di era Anies Baswedan.
Setelah dilantik sebagai PJ Gubernur Senin 17 Oktober 2022 kemarin, Heru mengatakan akan kembali membuka posko pengaduan ini setiap Senin hingga Kamis mulai pukul 08.00 WIB sampai 09.00 WIB.
Dengan demikian, masyarakat bisa datang secara langsung dan mendiskusikan berbagai permasalahannya kepada petugas di lokasi.
"Setelah itu, mereka membawa apa yang didiskusikan oleh masyarakat di sini, pengaduannya dan nanti akan dibawa ke wilayahnya masing-masing dan didiskusikan," kata dia, Senin (17/10/2022).
Sumber: Tribunnews.com/Tribun Jakarta
Sumber: TribunJakarta
