TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan mendukung penerapan jalan berbayar secara elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).

Penerapan ERP menjadi program prioritas Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatasi banjir dan kemacetan ibu kota.

Baca juga: Respon Ditlantas Polda Metro Jaya Terkait Wacana Jalan Berbayar atau ERP di Ruas Jalan DKI Jakarta

Dikabarkan, DKI Jakarta berencana akan menerapkan 

Tigor menginformasikan, ERP sudah banyak digunakan oleh kota besar di beberapa negara seperti Stockholm Swedia, London Inggris, serta Singapura.

Penerapannya di beberapa kota besar negara lain tersebut terbukti berhasil mengatasi memecahkan kemacetan.

"Begitu pula ERP sudah lama dipelajari oleh Kota Jakarta dipelajari untuk membantu memecahkan kemacetan di ibu kota," ucap Tigor berdasarkan keterangannya, Rabu (11/1/2023).

Tigor menjelaskan, ERP merupakan salah satu cara mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi di ruas jalan tertentu.

Menurut Tigor, ERP lebih efektif dalam memecahkan kemacetan pada ruas jalan tertentu dibandingkan cara ganjil genap atau juga 3 in 1. 

Baca juga: Aplikasi ERP Dibutuhkan untuk Mengelola Properti Berbasis Digital

Namun demikian, Tigor menegaskan penerapan ERP di DKI Jakarta harus didukung dan disertai cara lain seperti manajemen parkir dan integrasi layanan transportasi publik. 

"Supaya lebih efektif dalam mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi dan mengatasi kemacetan di Jakarta," kata Tigor.

Tigor mengatakan bahwa ERP di DKI Jakarta akan dimulai bertahap pada ruas jalan tertentu yang akan ditetapkan sebagai jalan yang tinggi kemacetannya.

Menurut Tigor, rencana tarif atau pembayarannya yang akan diterapkan, sebaiknya memakai sistem yang disesuaikan atau mengikuti tingkat tinggi rendahnya demand penggunaan di ruas jalan yang diterapkannya ERP. 

Baca juga: Teknologi ERP Berbasis Cloud Dukung Proses Transformasi Digital di Perusahaan

"Sistem tarif atau bayar ERP di Jakarta dapat meniru sistem tarif ERP di Singapura. Saat tinggi penggunaan jalannya (demand) maka tarifnya akan mahal. Sementara ketika penggunaan jalannya rendah maka tarifnya akan turun menjadi murah," jelas Tigor.

Tigor membeberkan, sistem ERP adalah bagian dari disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi agar mau pindah ke transportasi publik.

Agar lebih efektif mengendalikan atau menekan tingginya penggunaan kendaraan pribadi yang bikin macet Jakarta, menurut Tigor perlu disertai sistem layanan transportasi publik yang terintegrasi baik serta manajemen parkir baru di Jakarta.  

Ia pun mengimbau Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta harus mewujudkan gagasan awal yang sudah dimulai oleh Heru dalam membangun integrasi layanan transportasi publik yakni akses, nyaman, juga aman. 

"Setidaknya juga dengan mulai memperbaiki layanan Transjakarta agar bisa diintegrasikan dengan transportasi publik massal lainnya yang ada di Jakarta," pungkas Tigor.

Tigor mengingatkan, sistem ERP yang diterapkan juga disertai dengan perbaikan sistem manajemen parkir yang akan diterapkan. 

Baca juga: Ganjil Genap di Jakarta akan Diubah Menjadi ERP, Diterapkan pada 20 Ruas Jalan Sepanjang 174 Km

Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa sistem parkirnya harus menekan atau membuat warga berpikir panjang apabila berencana menggunakan mobil pribadi atau motor pribadinya di DKI Jakarta.  

Menurutnya, sistem parkir baru juga bisa diterapkan dengan menghilangkan total parkir liar, menghapus parkir di semua badan jalan serta tarif parkir yang mahal.

Hal tersebut agar menyulitkan pengguna menggunakan kendaraan pribadi, mobil dan motor di jalan.

"Warga sulit menggunakan kendaraan pribadi, maka mereka akan berpindah ke transportasi publik massal," tandas Tigor.

Jadi Tigor menegaskan, Dishub DKI Jakarta tidak cukup hanya menerapkan ERP untuk memecahkan kemacetan ibu kota.

Penulis: Leonardus Wical Zelena Arga

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Azas Tigor Setuju Heru Budi Hartono akan Terapkan ERP, Sudah Terbukti di Negara Lain Urai Kemacetan