Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Atasi Kemacetan di Jakarta, Anggota DPRD DKI Kenneth Minta Pemprov Berani Lakukan Terobosan Inovatif

Menurut Kenneth, Pemprov DKI bisa mengintegrasikan sistem kendali yang utuh agar dapat membantu penyelesaian kemacetan di kota.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in Atasi Kemacetan di Jakarta, Anggota DPRD DKI Kenneth Minta Pemprov Berani Lakukan Terobosan Inovatif
ist
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kenneth mengatakan, kemacetan di Jakarta terjadi karena akibat dari pelayanan transportasi umum masih sangat tertinggal dan cukup memprihatinkan, berbeda jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kemacetan Lalu Lintas di Jakarta, sudah bukan menjadi rahasia umum dan sudah menjadi pemandangan sehari hari di Ibu Kota.

Kemacetan tidak hanya terjadi di Jakarta, namun juga dibeberapa wilayah di Indonesia.

Akan tetapi kemacetan di Kota Metropolitan ini selalu menjadi sorotan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengatakan, kemacetan di Jakarta terjadi karena akibat dari pelayanan transportasi umum masih sangat tertinggal dan cukup memprihatinkan, berbeda jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

"Kemacetan di Jakarta terjadi karena banyak masyarakatnya yang masih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum. Di negara maju, masyarakatnya cenderung menggunakan transportasi umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi," kata Kenneth dalam keterangannya, Minggu (12/2/2023).

Selain itu, kata Kent -sapaan akrab Hardiyanto Kenneth-, padatnya kendaraan yang melintas di jalan menjadi pemicu kemacetan, belum lagi ditambah adanya proyek kontruksi jalan, kecelakaan lalu lintas, serta faktor cuaca. Padahal, saat ini moda transportasi publik tersedia di Jakarta sudah semakin beragam, mulai dari Transjakarta, KRL Commuter, hingga MRT, akan tetapi terkesan Pemprov DKI tidak mampu menaikan minat masyarakatnya beralih untuk naik transportasi umum.

"Usai pencabutan PPKM di Jakarta ini sangat berdampak sekali terhadap peningkatan mobilitas masyarakat, seharusnya sarana transportasi publik diperluas cakupan rutenya, lalu kualitas kenyamanan juga harus ditingkatkan untuk menarik minat masyarakat menggunakan transportasi publik. Saat ini pada kenyataannya yang saya temui dilapangan bahwa pelayanan transportasi umum masih belum memadai dan maksimal," kata Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.

Berita Rekomendasi

Menurut Kent, penanganan kemacetan tidak hanya cukup diperbaikan fasilitas dan regulasi yang mendukung di Jakarta saja, akan tetapi juga diperlukan kerja sama antar daerah di kawasan penyangga.

Baca juga: Bus Pendemo Perangkat Desa Parkir di Sepanjang Jalan Gatot Subroto Jakarta, Lalu Lintas Macet

"Pemprov DKI harus bekerja sama dan membangun komunikasi dengan pemda-pemda di kawasan penyangga untuk menangani masalah ini, buang segala macam ego sektoral sehingga bersama sama bisa membuat satu formula yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan macet ini. Karena mobilitas orang di Jakarta tidak hanya dipengaruhi oleh masyarakat Jakarta, tapi sebagian besar juga dari luar, khususnya daerah penyangga," ujar Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini.

Menurutnya, Pemprov DKI bisa mengintegrasikan sistem kendali yang utuh agar dapat membantu penyelesaian kemacetan di kota. Seperti alat kendali yang berupa software yang di pasang di Jakarta Smart City System, yang penggunaannya memungkinkan pengelola mengetahui berapa jumlah kendaraan yang lewat, dan kecepatannya serta bisa mengontrol keaktifan lampu lalu lintas secara efisien dan sesuai kebutuhan.

"Masalah kemacetan di Jakarta dapat diselesaikan, apabila Pemerintah DKI Jakarta benar-benar serius dan punya keinginan yang keras dalam membuat suatu terobosan. buat satu sistem yang terintegrasi untuk bisa melihat dan mengontrol situasi di jalan-jalan utama, dengan sistem ini kita bisa melihat apakah di jalan tertentu ada kemacetan atau tidak, dan kita bisa melihat apa yang menyebabkan kemacetan tersebut serta bisa langsung memberikan solusi," beber Kent.

Lalu dengan sistem yang terintegrasi, kata Kent, Pemprov DKI Jakarta bisa melihat penyebab kemacetan yang kerap terjadi. apakah akibat jalan yang rusak, apakah ada mobil mogok, apakah ada kecelakaan lalu lintas dan juga apakah apa ada parkir liar atau juga putaran balik (u turn) liar.

"Selain itu dari sistem ini kita bisa mengontrol kondisi dan situasi di halte halte bus way, mrt atau transportasi publik lainnya terkait dengan kapasitas pelayanannya apakah sudah maksimal atau tidak, di sistem yang terintegrasi ini bisa mengontrol dan melihat semua kondisi serta apa permasalahan di jalan-jalan utama ini serta bisa di carikan solusi pemecahannya," sambungnya.

Berdasarkan data kendaraan yang diterbitkan oleh Korlantas Polri, pada Kamis 26 Januari 2023, total kepemilikan mobil pribadi di Jakarta yakni 3.614.575 unit dan sepeda motor 17.252.412 unit. Jumlah tersebut juga selalu meningkat setiap harinya.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas