TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Heru Budi Hartono menjabat sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta sudah lebih dari empat bulan sejak dilantik oleh Joko Widodo pada tanggal 17 Oktober 2022.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 100/P Tahun 2022 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Masa Jabatan 2017-2022 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Heru Budi menjabat Gubernur DKI dengan masa jabatan paling lama satu tahun.

Baca juga: Jokowi Minta Heru Bangun Tanggul Laut dan Giant Sea Wall untuk Antisipasi Banjir Rob di Jakarta

Tentunya kehadiran Pj Gubernur DKI tidak lepas dari pro dan kontra. Presiden mengangkat Heru karena track recordnya yang sudah lama menjabat di berbagai instansi DKI Jakarta.

Pada saat pelantikannya Presiden Joko Widodo menyampaikan kepadanya tiga hal. Yang pertama adalah penanganan banjir, tata ruang, dan kemacetan lalu lintas.

Pakar Digital dan Pengamat Media Sosial Anthony Leong memaparkan riset big datanya dari Kazee Media Monitoring tentang kinerja Heru Budi Hartono dari kacamata digital dan media sosial selama lebih empat bulan menjabat.

Adapun sentimen positif perbincangan warga netizen terhadap kinerja Heru Budi sebesar 66.9 persen.

Artinya masyarakat menilai kinerja Heru Budi memenuhi ekspektasi warga DKI Jakarta.

"Berdasarkan analisa bigdata kami bahwa perbincangan mengenai kinerja Heru Budi sebagai Penjabat Gubernur DKI di medsos cukup signifikan. Ada 27.857 data perbincangan dari seluruh kanal tentang Heru Budi yang kami himpun selama ia menjabat. Diantaranya 66.9% setara dengan jumlah 18.638 data perbincangan, negatifnya 28.9% dengan jumlah 8.059 data perbincangan, dan sentimen netralnya 4.2% dengan jumlah 1.160 data perbincangan", ujar Anthony pada keterangannya (24/2/2023).

Baca juga: Jokowi Puji Heru Budi Mampu Kerjakan Proyek Sodetan Ciliwung yang 6 Tahun Mangkrak

Anthony menambahkan, sentimen terbesar pertama saat Heru Budi Hartono Resmi Dilantik Sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan dengan nada netral.

Sentimen kedua imbauan agar perkantoran menerapkan kebijakan WFH, menyusul adanya potensi banjir besar di Jabodetabek di tanggal 27 Desember 2022, dan sentimen ketiga karena akan melakukan pembebasan lahan yang mayoritas berlokasi di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan pada tanggal 24 Oktober 2022.

"Isu positif yang terbesar terkait kinerja Pj Gubernur DKI Jakarta yaitu pada tanggal 02 Januari 2023 terkait dukungan Sejumlah kelompok dan elemen masyarakat secara terbuka kepada Heru Budi Hartono dan pemberian beasiswa S-2 kepada anak nakes yang wafat saat tangani COVID-19," ujar CEO Menara Digital itu.

Selain itu, jikalau lihat sentimen negatifnya terkait isu pernyataannya yang mengenai Heru Budi Hartono Enggan Berpolitik dan memilih fokus urus jakarta. Kedua, terkait isu tidak akan membentuk TGUPP.

Anthony yang juga merupakan Mahasiswa Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Padadjaran, menyampaikan tren Heru Budi Hartono ini sangat baik di masyarakat apalagi di media sosial.

Baca juga: Pemprov DKI Bangun 2,09 Km Tanggul Laut Sepanjang 2022, Heru Budi: Masih Proses 

Jikalau tren data ini bertahan atau bahkan meningkatkan, bisa jadi Heru menjadi salah satu kandidat bakal calon Gubernur DKI Jakarta di Pilgub 2024.

"Tentu ini jadi pertimbangan masyarakat juga, kalau dilihat dari trennya ada peluang. Tapi karena ini politik di DKI akan sangat cair dan last minute pastinya," tutup Anthony.