Ada Demo Buruh di Depan Gedung Ditjen Pajak, Arus Lalu Lintas Sepajang Jalan Gatot Subroto Padat
Aksi unjuk rasa digelar oleh Partai Buruh dan serikat pekerja di Depan Gedung Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan RI.
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi unjuk rasa digelar oleh Partai Buruh dan serikat pekerja di Depan Gedung Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Jumat (10/3/2023).
Imbas dari aksi unjuk rasa yang diikuti oleh puluhan massa buruh itu membuat arus lalu lintas sepanjang jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, padat.
Pantauan Tribunnews.com di lokasi, kepadatan masih terjadi hingga sekitar pukul 11.57 WIB.
Dimana ekor kepadatan ini terjadi tepat di depan Gerbang Tol Kuningan I atau sekitar 5 kilometer dari titik penyampaian aksi.
Baca juga: Bawa 4 Tuntutan, Partai Buruh Demo di Kantor Ditjen Pajak
Tak hanya di ruas jalan utama, kepadatan para pengendara yang mengarah ke Grogol dan Slipi juga terlihat di ruas jalan khusus untuk Transjakarta.
Hingga berita ini ditulis sekitar pukul 12.09 WIB, aksi unjuk rasa yang digelar oleh Partai Buruh dan serikat pekerja itu sedang berhenti sejenak.
Para massa aksi tengah melakukan shalat Jum'at berjamaah tepat di depan gerbang Gedung Ditjen Pajak.
Nantinya setelah shalat Jum'at dilaksanakan, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan bakal kembali melanjutkan aksi tersebut.
"Untuk yang muslim kita shalat Jum'at dulu, di sini, di depan gerbang ini, kita ambil wudhu di sini ada kran air, nanti (setelah Shalat Jum'at) kita lanjutkan lagi tuntutan kita," kata Said Iqbal di atas mobil komando.
Diberitakan, Partai Buruh bersama serikat pekerja melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) pada hari ini, Jumat (10/3/2023).
Partai Buruh mengerahkan ratusan massa dalam aksinya kali ini.
Aksi ini digelar sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Partai Buruh terkait permasalahan perpajakan di Indonesia.
Partai Buruh menyoroti para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang dianggap kerap pamer harta dan kepemilikan rekening dengan transaksi mencapai ratusan juta.