Mahasiswa Sebut akan Kerahkan Massa Lebih Besar Jika DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja
Fadli menegaskan bahwa sejatinya tuntutan utama mahasiswa yakni penolakan mengenai pengesahan Perppu Cipta Kerja oleh DPR.
Penulis: Fahmi Ramadhan
Editor: Muhammad Zulfikar
Dasco pun enggan merespons pengesahan tersebut berbarengan dengan masih maraknya aksi demonstrasi penolakan terhadap Perppu Cipta Kerja tersebut di DPR.
"Yaaa, ah udahlah," jelas Dasco sembari berlalu menyusuri awak media.
Sebelumnya diberitakan, Ratusan massa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dan unsur mahasiswa lain mulai mendatangi area depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023).
Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, ratusan Aliansi mahasiswa itu telah tiba di lokasi aksi sekitar pukul 15.30 WIB.
Dalam aksi tersebut massa juga membawa berbagai atribut aksi seperti bendera kampus masing-masing dan sejumlah spanduk betuliskan tuntutan mengenai penolakan Perppu Cipta Kerja.
Setibanya di depan gerbamg Gedung DPR, para mahasiswa itu juga memasang spanduk berisi tuntutan berukuran cukup besar di pagar gedung DPR.
Adapun dalam spanduk itu bertuliskan 'KATANYA CIPTA KERJA TAPI KOK BIKIN RAKYAT SENGSARA #TOLAKPERPPUTIPU-TIPU'
Selain itu mahasiswa juga terlihat merusak kawat berduri yang sebelumnya dipasangi oleh aparat kepolisian.
Di lokasi yang sama, massa juga membakar sejumlah benda di depan gerbang gedung DPR, akibatnya asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi.
Baca juga: Mahasiswa Mulai Padati Depan Gedung DPR RI Gelar Aksi Unjuk Rasa Penolakan Perppu Cipta Kerja
Bawa 3 Tuntutan
Sebelumnya diberitakan, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia bakal menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan Perppu Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Senin (20/3/2023) sekitar pukul 14.00 WIB.
Dalam rencana aksi unjuk rasa itu, Aliansi BEM UI memiliki tiga tuntutan yang akan dilayangkan kepada wakil rakyat terkait penolakan Perppu Cipta Kerja tersebut.
Dalam keterangan resminya, pertama BEM UI mendesak agar DPR RI menolak pengesahan RUU penetapan Perppu Cipta Kerja.
"Kedua, menuntut Pemerintah dan DPR RI untuk segera memperbaiki UU Cipta Kerja sesuai amanat MK (Mahkamah Konstitusi)," tulis Aliansi BEM UI dalam keterangan resmi yang diterima, Tribunnews.com, Senin (20/3/2023).
