TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan Penilai Kesesuaian Seluruh Indonesia atau yang lebih dikenal dengan ALSI menyelenggarakan pengukuhan kepengurusan baru masa bhakti 2022-2025.

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala BSN Bapak Kukuh S Achmad, perwakilan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (EDSM) Wahyudi Joko S, serta perwakilan Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) Ibu Fentie Julianti Salaka.

ALSI merupakan sebuah perkumpulan ALSI lembaga sertifikasi se-Indonesia yang pertama kali di dirikan pada 4 Juli 1996. Tujuan dari  organisasi ini adalah menjadi wadah kelembagaan yang berorientasi kepada kegiatan Sertifikasi Sistem Manajemen, Sertifikasi Produk, Sertifikasi Personil, Pengujian Laboratorium, Sertifikasi Keamanan Pangan dan sertifikasi-sertifikasi lainnya mengacu kepada sistem sertifikasi nasional yang diakreditasi oleh KAN dan atau Badan Akreditasi Nasional yang diakui menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia baik bagi pelanggan dalam negeri maupun luar negeri.

Nyoman Susila, Ketua Umum ALSI masa bhakti 2022-2025 yang juga Presiden Direktur TÜV Rheinland Indonesia mengatakan dalam sambutannya bahwa dalam kepengurusan masa bhakti ini mendesain ulang struktur organisasi yang baru.

Hal tersebut dilakukan untuk menjawab harapan anggota berdasarkan hasil survey anggota ALSI supaya ALSI menjadi lebih kuat posisinya sebagai salah satu stakeholder pengembangan dan penerapan standard dan memberikan manfaat maksimal kepada anggota untuk mengembangkan bisnis testing, inspeksi dan sertifikasi di Indonesia.

“Ada 3 kelompok dalam struktur organisasi, pertama adalah kelompok sertifikasi, kedua adalah kelompok inspeksi dan ketiga kelompok laboratorium. Sertifikasi sendiri dibagi 3 bidang yakni Bidang Lembaga Sertifikasi Produk, Bidang Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen (LSSM) & Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta Bidang Sustainability dan Green Certification. Dengan pembagian tersebut kami berharap semua pengurus ALSI bisa berpartisipasi dalam mengembangkan pasar berbagai bidang untuk memajukan ekosistem bisnis sertifikasi.” ujar Nyoman Susila yang sudah 3 kali terpilih menjadi Ketua Umum ALSI.

Bagi Ketua Dewan Pengawas ALSI, Ngakan Timur Antara yang juga pernah menjadi Ketua Umum ALSI dan Mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperind, penting bagi pengurus ALSI untuk juga fokus memantau regulasi pemerintah. “Bisnis TIC nyatanya tetap sustain hingga saat ini, dan memang sangat bergandengan dengan regulasi pemerintah untuk terus berkembang. Bisnis sertifikasi juga merupakan bisnis global yang tidak dapat diabaikan.

Kukuh S. Achmad selaku Kepala BSN dalam sambutannya menghimbau para anggota ALSI yang merupakan para pelaku bisnis LPK terakreditasi KAN – sekaligus direct stakeholder BSN untuk pilar conformity assessment – harus bisa melihat peluang dan lingkungan bisnis yang strategis demi berkontribusi dalam meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. “Karena di tangan Bapak-Ibu pengurus ALSI bagaimana kemajuan proses sertifikasi, pengujian laboratorium, inspeksi, dan yang relatif baru proses verifikasi, validasi -  integritas dan kredibilitasnya bisa dilihat setara dengan internasional.”

Kukuh berharap kemajuan para pebisnis LPK dapat kontinu karena pemerintah dan LPK saling memerlukan. Pemerintah memerlukan peran LPK non-government karena akses modal, ekspertise, dan komitmen ada di tangan LPK non-government. Untuk menyemangati, Kukuh melaporkan informasi bahwa tahun lalu United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) melakukan survey tentang status pengelolaan infrastruktur mutu yang terdiri dari 5 elemen (standardisasi, metrologi, conformity assessment, akreditasi, dan kebijakan). Indonesia di ranking ke-34 dunia dan no 2 di-ASEAN. “Saya rasa ini sesuatu yang perlu kita banggakan dan jaga komitmennya. Karena kami yakin itu bukan kerja keras BSN saja, tetapi hasil kerja keras kita semua, termasuk semua anggota ALSI,” kata Kukuh.

Sedangkan Sekretaris Jenderal ALSI, Irham Budiman yang juga Direktur Operasional MUTU International mengatakan jumlah anggota ALSI saat ini didominasi perusahaan-perusahaan lembaga penilai kesesuaian (LPK) nasional yakni sebanyak 78 persen yang didalamnya mayoritas LPK swasta (75%).

Irham berharap, sesuai harapan dari Kepala BSN, dengan anggota tersebut ALSI sebagai organisasi bisa menjadi kekuatan di masa depan. Khususnya, Irham menekankan tiga peran ALSI sebagai organisasi yakni menjadi sumber referensi di industri TIC, menjadi rumah besar para pelaku industri TIC, serta menjadi penggerak ekosistem penilai kesesuaian.

Tema program kepengurusan 2022-2025 adalah penguatan ALSI untuk mendukung ekosistem penilain kesesuaian dengan 4 tipologi program: (1) Dukungan pengembangan dan penerapan standar, (2) Wadah diskusi dan sharing, (3) Pengembangan kapasitas dan kapabilitas dan (4) Networking.