TRIBUNNEWS.COM - Langkah Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) para murid yang merokok mendapat dukungan dari Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan.

Tigor menilai langkah Heru mencabut KJP siswa yang merokok sudah tepat.

“Ini langkah awal yang tepat. Sudah dibantu KJP, tapi malah dipakai beli rokok, ini kan nggak bener," ungkapnya kepada Tribunnews.com, Minggu (7/5/2023).

Menurut Tigor, tak jarang dirinya melihat siswa SD hingga SMP nongkrong sambil merokok.

Situasi ini dinilai memprihatinkan dan bukti rokok sangat mudah diakses oleh anak-anak di Jakarta.

Lanjut Tigor, orangtua dan guru harus memperketat pengawasan terhadap anak-anaknya.

Baca juga: Asosiasi Televisi Swasta Tolak Revisi Peraturan Pemerintah tentang Rokok

"Jangan sampai mereka salah pergaulan. Awalnya, coba-coba merokok, lalu terjerumus narkoba dan tindak kejahatan lainnya."

"Anak-anak akan menjadi generasi penerus Indonesia emas 2045. Bagaimana kita mendapatkan generasi yang sehat, jika dari kecil sudah merokok,” ujarnya.

Diketahui, KJP merupakan program di mana setiap siswa mendapatkan bantuan biaya untuk pendidikan.

Seperti besaran dana KJP Plus tahap 1 2023 misalnya, besaran dana yang didapat yaitu :

1. SD/MI/SLB sebesar Rp 250.000 per bulan, tambahan SPP untuk SD/MI swasta sebesar Rp 130.000 per bulan.

2. SMP/MTs/SMPLB sebesar Rp 300.000 per bulan, tambahan SPP untuk SMP/MTs swasta sebesar Rp 170.000 per bulan.

3. SMA/MA sebesar Rp420.000 per bulan, tambahan SPP untuk SMA/MA swasta sebesar Rp 290.000 per bulan.

4. SMK sebesar Rp450.000 per bulan, tambahan SPP untuk SMK swasta sebesar Rp 240.000 per bulan.

5. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk paket A/B/C sebesar Rp 300.000 per bulan.

6. Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) sebesar Rp 1.800.000 per semester.

Dorong Pengesahan Perda Kawasan Tanpa Rokok

Tigor juga mendorong Pemprov DKI dan DPRD untuk menciptakan generasi sehat untuk Indonesia mendatang.

Satu caranya antara lain meminimalisir jumlah perokok anak-anak dengan segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Perda KTR Jakarta ini menurut Tigor akan dapat mengendalikan serta mengatur penjualan dan iklan rokok.

"Sudah 13 tahun rancangan Perda KTR Jakarta ini dibahas dan belum disahkan juga oleh DPRD Jakarta, saya berharap segera disahkan,” tegasnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur (Pj) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk mencabut KJP siswa yang ketahuan merokok.

"Saya minta ke Kepala Dinas Pendidikan kalau murid yang mendapatkan KJP itu kedapatan merokok maka KJP-nya wajib dicabut."

"Supaya Pemprov Jakarta bisa berikan ke anak lain, karena kemampuan Pemda kan terbatas," kata Heru saat Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) ke III Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DKI Jakarta Masa Bakti XXII Tahun 2023 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Jumat (5/5/2023).

(Tribunnews.com/Gilang Putranto)