TRIBUNNEWS.COM - Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak memihak siapapun saat pesta demokrasi berlangsung tahun depan.

Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dalam acara pelantikan 309 pejabat eselon IV dan III di Balai Kota Jakarta pada Selasa (3/10/2023) kemarin.

Sesuai aturan kepegawaian, Heru mengingatkan ASN untuk tidak memihak siapapun yang ikut berkompetisi dalam pemilu. "Menjelang pemilu, ASN harus tahu aturan,” ucapnya.

Guna menyukseskan pelaksanaan pemilu 2024, ada empat poin yang ditekankan kepada ASN DKI Jakarta, yaitu:

1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas Pegawai ASN dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024
2. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada ASN dan seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu
3. Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. Salah satunya terkait larangan unggah, like, share, hingga komentari unggahan salah satu kandidat peserta Pemilu 2024.
4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

Komitmen para ASN untuk menjaga netralitas dibuktikan dengan pembacaan ikrar dan penandatanganan Pakta Integritas Netralisasi Pemilu 2024 yang telah dilangsungkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta pada 25 September 2023 lalu.

Pembacaan ikrar dan penandatangan pakta integritas ini dipimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko.

Heru Budi Hartono pun menegaskan bakal memberikan sanksi sesuai regulasi kepada ASN yang tidak menjaga netralitas atau terang-terangan mendukung kandidat peserta Pemilu 2024.

Baca juga: Pemprov DKI Tingkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Demi Seluruh Anak Jakarta Bersekolah

Ajak masyarakat turut sukseskan pelaksanaan pemilu 2024

Demi menyukseskan Pemilu 2024, Pemprov DKI Jakarta juga terus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan indeks demokrasi. Salah satunya dengan menggencarkan sosialisasi Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum dan Pelaksanaan Pendidikan Politik.

Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta Taufan Bakri, sosialisasi dilakukan dengan melibatkan sejumlah organisasi masayarakat, mahasiswa dan pemilih pemula, serta organisasi sayap partai politik (parpol).

"Kemitraan pemerintah dengan parpol, baik di tingkat provinsi atau wilayah dengan melibatkan 1.700 orang yang berasal dari kader parpol dan sayap parpol Provinsi DKI Jakarta,” tutur Taufan.

Selain itu, Pemprov DKI juga turut melibatkan perempuan dalam rangka kesetaraan gender, baik di tingkat provinsi atau wilayah, dengan melibatkan 1.100 peserta.

Taufan menambahkan, Pemprov DKI Jakarta pun terus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), demi menjamin pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan aman.

"Komunikasi dan koordinasi secara intens terus dilakukan, baik secara formal maupun informal, antara penyelenggara Pemilu dengan Kesbangpol dan stakeholder lainnya untuk mengantisipasi segala persoalan dan kendala yang muncul seputar penyelenggaraan pemilu,” paparnya.