TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Partai Golkar dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran untuk program makan siang gratis.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Pemprov DKI akan terlebih dahulu melihat ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan membahasnya bersama DPRD DKI.

“Ya kita lihat postur APBD, nanti dibahas di DPRD,” ucapnya, Kamis (15/8/2024).

Baca juga: Politisi Golkar Sepakat dengan Hashim, Program Makan Siang Gratis Bisa Dongkrak Ranking Pendidikan

Selama masa uji coba, Heru bilang, program makan siang gratis akan dijalankan menggunakan dana operasional gubernur.

Selain itu, eks Wali Kota Jakarta Utara ini juga meminta perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) turut menyukseskan uji coba melalui dana CSR.

“Sebagai percontohan, saya menggunakan (dana) operasional gubernur dulu. Setelah itu, teman-teman BUMD dengan niatnya sendiri ingin memberikan melalui CSR,” ujarnya.

Menurut rencana, uji coba program makan siang gratis ini bakal mulai dilaksanakan di Jakarta pada pekan depan.

Adapun makan siang gratis ini merupakan program unggulan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka saat kampanye Pilpres 2024 lalu.

Saat ini, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka terus melalui sosialisasi dan uji coba program makan siang gratis di sejumlah daerah di Indonesia.

Sebelumnya, Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera mengalokasi anggaran makan bergizi gratis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024.

Adapun program tersebut saat ini sudah mulai diuji coba oleh Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka.

“Fraksi Partai Golkar mendorong Pemprov DKI memperluas anggaran untuk program makan bergizi gratis menyesuaikan dengan program pemerintah pusat yang telah diuji coba,” ucap Ketua Fraksi Golkar Basri Baco dalam keterangannya, Kamis (9/8/2024).

Baca juga: Airlangga-Sun Haiyan Bertemu, Golkar Diundang PKT Studi Makan Siang Gratis ke China

Baco menambahkan, program ini perlu diprioritaskan menyusun munculnya fenomena penyakit diabetes dan gagal ginjal pada anak yang belakangan marak terjadi.

“Program ini juga sebagai upaya menekan semakin banyaknya anak-anak yang menderita gagal ginjal akibat pola makan dan minum yang salah,” ujarnya.

Ia pun mengaku prihatin dengan munculnya fenomena ini, apalagi belakang viral di media sosial anak-anak melakukan cuci darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

Fenomena ini pun dibenarkan oleh pihak RSCM yang menyebut saat ini kurang lebih ada 60 anak secara rutin melakukan cuci darah.

Baca juga: Simpang Siur Anggaran Makan Siang Gratis Rp7.500 hingga Rp15.000 per Porsi, Ini Reaksi Tim Prabowo

Baco menyebut, Pemprov DKI harus segera mengambil tindakan nyata untuk mencegah semakin meluasnya fenomena ini.

“Fenomena ‘bocil’ mengidap diabetes-gagal ginjal pada anak akibat pola hidup yang tidak sehat tentu menjadi PR besar kita bersama,” kata Baco.

“Fenomena ini harus dicegah, jangan biarkan anak-anak menjadi korban,” tambahnya menjelaskan.

Selain mendesak Pemprov DKI mengalokasikan anggaran dan segera menjalankan program makan bergizi gratis, Golkar juga minta Dinas Kesehatan (Dinkes) menggencarkan edukasi terhadap para orangtua.

“Fraksi Partai Golkar mendorong Pemprov DKI segera memberikan perhatian serius dengan menggandeng rumah sakit dan puskesmas untuk layanan konsultasi gratis dan program edukasi bagi para orangtua soal pencegahan diabetes dan penyakit gagal ginjal,” tuturnya.

Senada dengan Golkar, PSI juga mendesak Heru Budi segera mengalokasi anggaran untuk menjalankan program makan siang gratis.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana yang menyebut, program ini penting dijalankan sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, sehingga diharapkan bisa berdampak positif pada kesehatan dan prestasi belajar mereka.

Sebagai informasi, saat ini program makan siang gratis memang sudah mulai diuji coba oleh Pemprov DKI dengan bantuan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Namun, William mendesak Heru untuk segera mengalokasi anggaran pada APBD Perubahan 2024 dan APBD 2025 agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan.

Baca juga: PKS Nilai Uji Coba Makan Siang Gratis di Solo Tidak Integral dan Tak Sistematis

“Kami mendesak agar program makan bergizi ini tidak hanya menjadi uji coba, tetapi dianggarkan secara berkelanjutan dalam APBD, sehingga lebih banyak menjangkau anak-anak di seluruh Jakarta,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Senin (12/8/2024).

Politikus muda PSI juga mengusulkan agar pelaksanaan program ini diperkuat dengan penebalan anggaran melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menurutnya, hal ini penting supaya program makan bergizi gratis ini dapat berjalan tanpa hambatan keuangan dan terus memberikan manfaat maksimal bagi para peserta didik.

Lebih lanjut anak buah Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep ini juga minta Pemprov DKI turut melibatkan UMKM di sekitar sekolah dalam penyediaan makanan bergizi.

Untuk menjaga kualitas gizi yang diberikan, keterlibatan UMKM ini tetap harus berada di bawah supervisi ketat dari Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta.

“Penyediaan makanan oleh UMKM lokal yang telah diuji nilai gizinya tidak hanya membantu meningkatkan kualitas asupan gizi anak-anak, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian di sekitar sekolah,” ujarnya.

William pun menegaskan komitmen PSI untuk terus mengawal program ini dan memastikan setiap anak di Jakarta mendapat akses ke makanan bergizi yang layak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pelibatan UMKM.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Didesak Golkar dan PSI Alokasikan Anggaran untuk Program Makan Gratis, Heru Budi: Lihat Postur APBD