TRIBUNNEWS.COM - Analis kebijakan transportasi, Azas Tigor Nainggolan, menanggapi soal wacana penerapan skema subsidi tiket KRL Jabodetabek menjadi berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

Wacana tersebut diketahui tertulis dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan APBN Tahun Anggaran 2025.

Alasan rencana kebijakan ini diterapkan agar subsidi diberikan kepada orang yang tepat dalam hal ini adalah orang tidak mampu atau miskin saja.

Menurut Tigor, kebijakan ini bertentangan dengan prinsip misi untuk memindahkan pengguna kendaraan bermotor pribadi menjadi pengguna layanan transportasi publik massal di Jakarta.

"Sebab yang menjadi sumber pengguna kendaraan bermotor pribadi adalah orang mampu yang bisa membeli atau pemilik mobil pribadi atau sepeda motor yang terekam dalam data di NIK mereka," kata Tigor dalam keterangannya, Selasa (3/9/2024). 

Tigor menilai, subsidi angkutan umum itu seharusnya insentif untuk pengguna angkutan umum siapa pun dia tanpa memandang status ekonomi.

Ketika subsidi diterapkan hanya untuk golongan tertentu, justru akan berdampak semakin masifnya kemacetan karena banyaknya kendaraan pribadi. 

Tigor menegaskan bahwa mereka berhak mendapatkan insentif atau subsidi karena sudah menggunakan layanan transportasi publik dan mengurangi kemacetan dengan meninggalkan kendaraan bermotor pribadinya di rumah.   

"Padahal sebagai pengguna layanan transportasi publik mereka berhak mendapatkan subsidi sebagai insentif," ujarnya. 

"Mereka berhak mendapatkan insentif atau subsidi karena mereka sudah menggunakan layanan transportasi publik dan mengurangi kemacetan dengan meninggalkan kendaraan bermotor pribadinya di rumah," lanjut Tigor. 

Tigor pun menyarankan agar pemerintahan Jakarta tidak menerapkan kebijakan subsidi KRL berdasarkan NIK. 

Baca juga: Pramono Sikapi Wacana Tarif KRL Berbasis NIK: Transportasi Publik Tak Boleh Membeda-bedakan Kelas

"Jadi sebaiknya pemerintah tidak menerapkan pemberian subsidi berdasarkan NIK kepada pengguna layanan transportasi publik massal KRL Jabodetabek," tandasnya. 

"Agar berkurang atau menurunnya pengguna kendaraan bermotor pribadi dan bertambah meningkatkannya pengguna layanan transportasi publik massal di Jakarta. Hasilnya adalah kita bisa mengurai dan memecahkan kemacetan kota Jakarta," lanjutnya. 

Wacana ini mendapat penolakan dari sejumlah kalangan.