TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Nabilah Alhabsyi menyambut baik amanah yang diberikan untuk menjadi bagian dari Panitia Khusus (Pansus) Utilitas DPRD DKI Jakarta. 

Hal ini disampaikan Nabilah usai menghadiri rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus di Ruang Rapat Komisi D, Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Rabu (9/4/2025). 

Nabilah menjelaskan hadirnya pansus ini bertujuan untuk mempercepat penataan utilitas di Jakarta, terutama terkait jaringan kabel, pipa maupun infrastruktur bawah tanah yang selama ini dinilai semrawut dan belum tertata dengan baik.

"Keberadaan Pansus Utilitas ini adalah bentuk keseriusan DPRD DKI dalam merespons berbagai persoalan klasik di lapangan, mulai dari kabel udara yang membahayakan, penggalian jalan yang berulang, hingga ketidakteraturan infrastruktur bawah tanah. Ini momentum untuk membenahi secara menyeluruh," jelas Nabilah dikutip, Kamis (10/4/2025).

Menurut Nabilah, percepatan pelaksanaan penataan utilitas harus dilakukan dengan pendekatan kolaboratif, harus melibatkan semua pihak baik dari SKPD, BUMD,  swasta, maupun masyarakat. 

Ia juga menekankan pentingnya adanya sistem data yang terpadu serta aturan pelaksanaan yang tegas agar tidak terjadi tumpang tindih proyek.

"Hari ini kita butuh regulasi yang jelas dan pelaksanaan yang konsisten. Karena agenda penataan Utilitas ini sudah pernah dibahas di periode sebelumnya namun memang masih tertahan," ungkap politikus PKS itu.

Lebih lanjut, Nabilah mendorong agar Pemprov DKI bersama DPRD dapat menyusun roadmap pembangunan ducting utilitas secara komprehensif dan terukur.

"Saya berharap Pansus ini dapat menghasilkan kebijakan dengan Perda yang konkret. Penataan utilitas bukan hanya soal menanam kabel ke bawah tanah, tetapi bagaimana semua pihak bisa terhubung dalam sistem yang rapi dan terintegrasi. Ini bagian dari wajah baru Jakarta ke depan agar lebih Indah," tuturnya.

Pansus Utilitas diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam menghadapi tantangan infrastruktur Jakarta, serta memperkuat peran pengawasan legislatif terhadap program-program strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga ibu kota.