Pramono Anung Putar Otak usai TKD Jakarta Dipotong Rp15 T, Bakal Pangkas Perjalanan Dinas

"Salah satu hal yang saya lakukan melakukan creative financing sehingga hal yang bisa dibangun dengan berpartner, bekerjasama, mitra strategis atau dari dana KLB, SLF, SP3L, dan sebagainya tetap dilakukan."

"Mudah-mudahan dengan pengaturan ini, pembangunan di Jakarta masih tetap seperti yang diharapkan," tuturnya.

Alasan TKD Disunat: Penyerapan Rendah dan Banyak Diselewengkan

Pemotongan TKD dibenarkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada Kamis (2/10/2025).

Dia mengatakan salah satu faktornya lantaran penyerapannya rendah. Selain itu, Purbaya juga menyebut banyaknya penyelewengan di daerah.

“Alasannya dipotong utamanya karena banyak penyelewengan, artinya enggak semua uang yang dipakai dengan betul,” kata Purbaya di Surabaya, Jawa Timur.

Kendati adanya pemangkasan TKD, Purbaya menyebut adanya penambahan program dari pemerintah pusat ke daerah.

“Jadi sebetulnya uang yang di daerah bertambah, jadi kan di tahun berjalan turun Rp200 (triliun) ya, tapi program ke daerah naik dari Rp900 triliun ke Rp1.300, tambah lebih banyak,” tuturnya.

Namun, Purbaya menegaskan TKD akan kembali seperti semula jika kondisi fiskal dan ekonomi pada paruh pertama tahun depan diprediksi membaik.

“Jadi kami ingin lihat kinerja uang yang lebih efektif. Nanti kita lihat di triwulan pertama tahun depan membaik dan uang saya lebih banyak dari sebelumnya, nanti sebagian akan saya transfer kembali ke daerah,” kata dia.

Sebagian artikel telah tayang di Tribun Jakarta dengan judul "Dana Bagi Hasil Dipangkas Rp15 Triliun, Gubernur Pramono Pasrah: Jakarta Tetap Harus Senyum"

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Tribun Jakarta/Dionisius Arya Bima Suci)