Berapa Gaji Sopir MBG? Disebut 10 Kali Lebih Tinggi Dibanding Guru Honorer di Jakarta

Ubaid menilai kebijakan pemerintah selama ini cenderung bersifat simbolik dan tidak menyentuh akar persoalan.

Pemerintah, kata dia, kerap menjawab tuntutan kesejahteraan guru dengan pemberian tunjangan dan insentif.

Padahal, lanjutnya, kebijakan itu telah berlangsung sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dilanjutkan pada masa Presiden Joko Widodo (Jokowi), hingga pemerintah saat ini.

Menurutnya, persoalan utama terletak pada status guru honorer yang hingga kini belum diakui sepenuhnya oleh negara.

Ketidakjelasan status tersebut membuat guru honorer berada dalam posisi yang sangat rentan, termasuk risiko diberhentikan sewaktu-waktu.

“Statusnya saja tidak jelas. Diakui negara saja tidak. Sekolah bisa kapan saja memecat guru honorer yang digaji Rp 300 ribu itu,” kata dia.

Selain itu, pemerintah juga tidak boleh hanya berfokus pada guru negeri. Di Jakarta contohnya, hanya sekitar 35 persen SMA yang berstatus negeri, sementara 65 persen lainnya merupakan sekolah swasta.

“Kalau guru swasta mogok, anak-anak Jakarta tidak bisa sekolah. Artinya guru swasta juga bagian dari tanggung jawab negara,” ujarnya.

Ubaid menjelaskan, berdasarkan perhitungan JPPI, peningkatan kesejahteraan guru honorer tidak membutuhkan anggaran besar.

“Kalau guru honorer disejahterakan minimal setara Rp 3–4 juta per bulan, itu tidak sampai ratusan triliun. Bahkan tidak sampai anggaran program MBG satu bulan,” tukasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Miris! Gaji Guru Honorer di Jakarta 10 Kali Lebih Rendah Dibanding Sopir MBG

(Tribunnews.com/Lusi/Elga Hikari Putra)