Pemprov DKI Jakarta Tinggal Tunggu Arahan Prabowo soal WFH: Kami Siap

Ringkasan Berita:

• Presiden Prabowo Subianto telah meminta anak buahnya mengkaji skenario penerapan WFH dan pengurangan hari kerja guna menekan konsumsi BBM.
• Pemprov DKI Jakarta mengaku siap menjalankan wacana tersebut.
• Apalagi, Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki pengalaman menjalankan WFH saat pandemi Covid-19 lalu. 

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku siap menjalankan wacana work from home (WFH) satu hari dalam satu pekan yang tengah digodok oleh pemerintah pusat.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Chico Hakim, menyatakan bahwa pihaknya tinggal menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Saya rasa Pemprov DKI Jakarta yang pertama seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Pramono Anung, posisi kita adalah stand by (bersiap)." 

"Artinya kita menunggu arahan dari pemerintah pusat dan ketika arahan itu sudah keluar pastinya kita langsung akan mengeksekusi itu," tuturnya dalam tayangan di YouTube Kompas TV, Kamis (26/3/2026).

Ia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta siap melaksanakan kebijakan itu karena sudah memiliki pengalaman saat pandemi Covid-19 lalu.

Ketika itu, seluruh daerah di Indonesia banyak yang menerapkan kerja dari rumah sehingga wacana itu bukanlah hal yang asing bagi Pemprov DKI Jakarta.

Namun, pihaknya tetap menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait hal tersebut.

Ia juga menyebut, saat ini Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjalankan WFH hingga 27 Maret 2026 besok.

"Kami siap-siap saja," ungkapnya.

Keterangan Mendagri

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, kebijakan WFH satu hari dalam sepekan bagi ASN dan pekerja swasta kini tinggal menunggu arahan Presiden Prabowo.

"Setelah ada arahan Bapak Presiden, baru nanti diumumkan resmi. Sabar-sabar saja," ujar Tito saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3/2026). 

Ia pun memberikan jaminan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah tidak akan terganggu oleh rencana kebijakan tersebut.

Baca juga: Direktur Eksekutif CORE Indonesia: WFH Cuma Efektif di Kota Besar Seperti Jakarta karena Boros BBM

Kebijakan yang bertujuan untuk efisiensi konsumsi BBM ini dipastikan tetap mengedepankan operasional layanan esensial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah. Karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu zaman Covid itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25 persen," tuturnya.