TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus bergerak mengatasi persoalan sampah di Ibu Kota. Fokusnya bukan lagi angkut dan buang, tapi memperkuat strategi dari hulu dengan melibatkan partisipasi aktif warga melalui program pemilahan sampah serta pengadaan fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS 3R). 

Langkah strategis ini diharapkan dapat mengurangi beban volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir sekaligus membangun kesadaran lingkungan berkelanjutan. 

Reaktivasi Bank Sampah dan Optimalisasi TPS 3R

Upaya Pemprov DKI Jakarta mengurangi volume sampah dari sumbernya dimulai dari penyediaan infrastruktur pengolahan sampah berbasis masyarakat pada Jumat, 21 Maret 2025. Saat itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, meresmikan empat TPS 3R di Semper, Jakarta Utara. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mencanangkan pembentukan 870 bank sampah baru dan reaktivasi 852 bank sampah. 

Rano menegaskan penanganan sampah di Jakarta tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendirian, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. 

“Masalah sampah di Ibu Kota atau kota-kota besar menjadi tanggung jawab bersama. Kita mulai memberikan sosialisasi, kita harus memilah sampah dari rumah, sehingga kita bisa mengurangi sampah di TPA,” ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin menjelaskan pihaknya saat ini menerapkan strategi pengelolaan terintegrasi. Di bagian hulu, masyarakat didorong untuk memilah sampah agar sampah anorganik bernilai ekonomis bisa masuk ke bank sampah. Sementara sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis akan diproses di TPS 3R. 

Ajak Warga dan Pelaku Industri Kelola Sampah

Sebagai bentuk penguatan program, Pemprov DKI menggelar deklarasi gerakan pemilahan sampah pada Minggu (10/5/2026) bersamaan dengan pencanangan HUT ke-499 Kota Jakarta. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat. 

“Ini adalah gerakan yang masif. Partisipasi kita semua akan dapat menyelesaikan  persoalan sampah di Ibu Kota,” kata Gubernur Pramono saat deklarasi. 

Senada, Kepala DLH DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin, menegaskan pengelolaan sampah tidak bisa lagi bertumpu pada pengangkutan semata, melainkan harus masif dari sumbernya. 

Selain sektor domestik, pemilahan sampah juga diberlakukan di sektor komersial seperti hotel, restoran, dan kafe (HORECA) melalui Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan. 

Setiap pelaku usaha didorong menyediakan empat jenis wadah sampah, yaitu: mudah terurai, material daur ulang, residu, serta sampah B3 rumah tangga. Untuk sampah sisa makanan, wajib dikelola mandiri menjadi kompos atau pakan maggot BSF. 

Baca juga: Komitmen Jakarta Penuhi 100 Persen Kebutuhan Air Bersih pada 2029

Aksi Nyata Warga Rorotan Pilah Sampah

Gerakan pilah sampah dari sumbernya telah dilaksanakan oleh warga Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing. Melalui kolaborasi antara warga, pengurus RT/RW, kader lingkungan, hingga pemerintah, volume sampah berhasil dipangkas hingga 6,5 ton per hari dari total produksi harian sekitar 40 ton. 

Guna mendukung program ini, Kelurahan Rorotan bersama Suku Dinas Lingkungan Hidup, Jakarta Utara menyediakan berbagai sarana penunjang di lingkungan RT dan RW, seperti penyediaan ember organik, drop point, losida, komposter, hingga bioreaktor. 

Lurah Rorotan, Ahmad Fitroh, menyebut keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan gerakan ini. Tanpa partisipasi warga, gerakan pilah sampah hanya sebatas slogan.