TRIBUNNEWS.COM - Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, tidak hanya berdampak pada lumpuhnya sektor perekonomian dan ancaman pada kesehatan manusia. Pandemi yang melanda sejak awal tahun 2020 itu juga menghentikan aktivitas belajar mengajar di berbagai tempat.

“Hampir satu semester tidak terjadi proses pendidikan,” ujar Wakil ketua MPR Jazilul Fawaid di sela-sela acara peluncuran Gerakan Bangkit Belajar (GBB), Gedung Perpusnas, Jakarta, Rabu (12/8/2020).

Hadir dalam acara itu Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Syaiful Huda Koordinator Nasional GBB, yang juga sekaligus Ketua Komisi X DPR; serta undangan lainnya.

Berhentinya pendidikan selama ini menurut Jazilul Fawaid bisa menghilangkan kecerdasan masyarakat satu generasi. Politisi PKB itu prihatin ketika anak-anak hanya rumah dan tidak melakukan aktivitas yang berarti. 

"Hanya main ‘games online’, itu sangat berbahaya,” tuturnya.

“Kecerdasan yang sudah terbangun bisa hilang bila tidak diisi dengan kegiatan yang sifatnya menambah ilmu,” ucapnya.    

Gerakan itu bertujuan membantu siswa, guru, dan wali murid dalam proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi Covid-19. GBB sudah menjalankan programnya selama satu setengah bulan ini.

“Apa yang dilakukan itu merupakan langkah konkret,” ujar pria yang akrab dipanggil Gus Jazil itu.

“Saya juga mengapresiasi kehadiran Bapak Muhaimin Iskandar yang meluncurkan program GBB,” tambahnya.

Menurut Muhaimin Iskandar, inisiatif tersebut merupakan sebuah solusi konkret di tengah wabah pandemi Covid-19.  

Jazilul Fawaid memuji GBB sebab dalam programnya mendirikan posko belajar di 2.156 titik yang tersebar di seluruh Indonesia.  Di posko yang ada akan dilengkapi wi-fi, smartphone, dan relawan pendamping.

“Lihat fasilitas yang ada di posko, menjawab masalah PJJ yang selama ini dialami siswa, guru, dan wali murid,” puji pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu.

GBB diharapkan menjadi inspirasi masyarakat lain untuk melakukan hal yang sama. “Harus diperbanyak GBB dan organisasi yang peduli pada dunia pendidikan baik saat pandemi Covid-19 maupun sesudahnya. Kami mengajak masyarakat peduli pada pendidikan anak anak,” tambahnya.

Perekonomian yang mandeg, tidak ada pekerjaan dan turun pendapatan orangtua, serta kendala pada masalah alat teknologi informasi beserta quota-nya, diakui Jazilul Fawaid sebagai problem PJJ.

“Hal demikian membuat sebagain besar tidak bisa menyelenggarakan PJJ,” ungkapnya.

“Banyak siswa yang tidak memiliki handphone dan minimnya akses internet,” tambahnya.

Menurut data yang ada, dari 86 juta peserta didik, yang bisa menyelenggarakan PJJ hanya 30 persen dari jumlah itu.

“Bayangkan berapa juta anak yang tidak bisa mengikuti proses pendidikan seperti itu,” papar Jazilil Fawaid.

Agar PJJ lebih maksimal dan tidak membebani siswa, orangtua atau wali murid, serta guru, dirinya mendesak kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, untuk menyusun peta kebutuhan PJJ.

“Dari berapa jumlah handphone yang dibutuhkan, berapa quota, jaringan internet, dan kurikulum yang mendukung, harus segera bisa dipetakan,” tegasnya.

Diharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai kepedulian pada siswa dan orangtua yang tidak mampu ketika harus menempuh PJJ.

“Ayo pak menteri bikin kebijakan dan terobosan baru di masa pandemi Covid-19 ini,” tegasnya. Masyarakat disebut menunggu langkah konkret pemerintah.