TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo  meminta  pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara bersama berupaya melakukan perluasan akses penyelenggaraan pendidikan inklusif, khususnya di tengah pandemi.

Menurutnya, hal itu bertujuan agar semua peserta didik termasuk kaum difabel yang berkebutuhan khusus mendapat kesempatan sama untuk mengikuti pembelajaran bersama peserta didik pada umumnya.

“Mengingat pendidikan yang layak merupakan hak bagi setiap anak Indonesia,” kata Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/3/2021) sore.

Ia juga meminta pemerintah berkomitmen memaksimalkan penerapan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, serta Peraturan Pemerintah/PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

“Agar pemerintah kabupaten/kota memastikan dan menunjuk paling sedikit satu SD, satu SMP, dan satu SMA untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif,” tambahnya.

Bambang Soesatyo juga mendorong pemerintah agar menerapkan program pendidikan inklusif dengan menyiapkan akses penyelenggaraan pendidikan inklusif, baik dari sisi strategi dan penguatan regulasi di tingkat daerah agar sejalan dengan Rencana Induk Pendidikan Inklusif 2019-2024.

“Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan anggaran bagi pemerintah daerah/Pemda untuk menjadikan pendidikan inklusif sebagai prioritas dan tidak menolak untuk memprogramkan pendidikan inklusif,” jelasnya.

Agar dapat berjalan maksimal, pemetaan kendala dan permasalahan juga perlu dilakukan.

“Memetakan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif seperti tenaga pendidik, sarana maupun prasarana, seperti upaya pemenuhan kebutuhan guru pembimbing khusus/GPK, serta mencarikan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada,” tutupnya.