TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menurunkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah aglomerasi di Pulau Jawa dan Bali serta kabupaten/kota lainnya dari level 4 ke level 3.

Merespon hal tersebut, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah yang telah menurunkan dari level 4 ke level 3 PPKM untuk daerah Jawa dan bali.

Walaupun ada penurunan level dan pelonggaran dari kebijakan yang ditetapkan, Bamsoet berharap masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Mengingat, dengan mematuhi prokes dan melalui kebijakan PPKM levelling telah terbukti efektif menurunkan angka kasus positif Covid-19 di tanah air.

Bamsoet juga meminta pemerintah untuk tetap konsisten dalam berupaya memaksimalkan pelaksanaan kebijakan PPKM levelling ini, disamping berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar kebijakan yang telah ditetapkan mendapat dukungan dan direspon dengan baik sebagai upaya untuk menekan kasus aktif Covid-19 di seluruh wilayah.

Selanjutnya, kegiatan 3T (tracing, tracking dan treatment) perlu diperkuat dalam upaya pengendalian kasus yang lebih baik. Sebab, 3T masih menjadi langkah yang paling ampuh dalam memutus rantai penyebaran.

Ia pun meminta komitmen dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama aparat yang bertugas untuk terus berperan aktif dalam mengawasi mobilitas masyarakat ditengah pemberlakuan PPKM levelling ini.

"Jangan sampai kembali terjadi peningkatan kasus akibat adanya pelonggaran kebijakan," tegasnya.

Kemudian, seluruh pihak diharapkan untuk dapat menahan diri beraktivitas di luar rumah, meskipun kebijakan PPKM di Pulau Jawa dan Bali telah diturunkan levelnya serta agar tetap memperketat penerapan protokol kesehatan dalam semua aspek kehidupan.

Ketua MPR RI tersebut juga menekankan pentingnya penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang menjadi salah satu syarat untuk melakukan perjalanan udara maupun akses pelayanan publik. Menurutnya, penggunaan aplikasi PeduliLindungi harus terus disosialisasikan

Karenanya, Bamsoet meminta pemerintah untuk memberikan sosialisasi secara berjenjang agar fungsi dan tujuan dari adanya aplikasi PeduliLindungi dapat dipahami oleh masyarakat.

Selain itu, perlu dilakukan uji coba penggunaan aplikasi PeduliLindungi pada setiap tempat pelayanan publik, antara lain seperti pusat perbelanjaan/mal khususnya yang berada di luar Pulau Jawa dan Bali.

"Mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan belum paham dalam penggunaan aplikasi tersebut, sehingga pemahaman menjadi suatu yang pokok," ujar Bamsoet.

Lebih lanjut lagi, pemerintah diharapkan untuk dapat mengsosialisasikan dengan baik penggunaan aplikasi PeduliLindungi kepada masyarakat, agar penggunaannya dapat dimaksimalkan. Perlu diingat bahwa penggunaan aplikasi ini tidak hanya untuk persyaratan perjalanan udara saja, namun juga sebagai syarat untuk mengakses pelayanan publik.

Bamsoet juga memberikan respon atas perkiraan para ahli yang menyebutkan bahwa Covid-19 akan tetap ada di masa depan sebagai endemi, namun dengan kasus tidak separah situasi sekarang.

Untuk itu, Bamsoet meminta agar pemerintah dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menjadikan perkiraan para ahli tersebut sebagai motivasi untuk mempersiapkan langkah dan strategi jangka panjang berbagai sektor, khususnya sektor-sektor strategis, dalam menghadapi pandemi dan juga mempersiapkan kondisi sosial masyarakat untuk dapat hidup berdampingan bersama pandemi covid-19.

"Diperlukan tanggung jawab dan komitmen bersama dari pemerintah dan masyarakat untuk terus menangani pandemi covid-19 dalam jangka panjang, dikarenakan belum ada yang dapat memastikan kapan covid-19 akan mereda atau kemungkinan akan menjadi endemi," ujarnya.

"Karena itu, pemerintah harus terus memberikan dukungan secara penuh terhadap penelitian untuk obat Covid-19 dan memperluas cakupan vaksinasi Covid-19 di tanah air, sebab makin banyak dan kuatnya kekebalan dalam komunitas atau herd immunity masyarakat, maka tingkat keparahan terhadap infeksi covid-19 juga akan berkurang," lanjut Bamsoet.

Lebih lanjut lagi, pemerintah perlu mengingatkan masyarakat untuk tetap bersikap waspada dan fleksibel dalam menghadapi pandemi Covid-19, dikarekan kebijakan pengetatan dan pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat akan terus dilakukan mengingat lonjakan kasus corona masih ada kemungkinan terjadi.

Respon terhadap serangan oleh KKB di Papua

Di kesempatan yang sama, pada Selasa (24/08/21), Ketua MPR RI ini juga mengangkat soal terjadinya kembali serangan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Kali ini KKB pimpinan Tenius Gwijangge membunuh dua pekerja PT Indo Mulia Baru, dan selama upaya evakuasi dan penyelamatan akan serangan tersebut, tiga anggota satuan tugas/Satgas tertembak.

Selaku Ketua MPR RI, Bamsoet mengutuk keras perbuatan KKB tersebut dan meminta sikap tegas Kepolisian, baik dalam mengusut kasus tersebut dan menindak pelaku sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

"MPR juga menyampaikan rasa keprihatinan dan belasungkawa atas musibah terbunuhnya dua pekerja PT. Indo Mulia Baru," tuturnya.

Ia pun meminta aparat intelijen bersama pemerintah daerah Papua dan aparat Kepolisian untuk terus melakukan pengetatan guna mempersempit wilayah KKB, serta mempelajari modus serangan yang dilakukan oleh KKB dan meningkatkan penjagaan dan pengawalan kepada wilayah-wilayah yang rawan dengan aksi serangan KKB, dan mengimbau masyarakat sekitar dapat lebih waspada dan menjauhi titik-titik yang rawan aksi serangan KKB.

Untuk itu, aparat kepolisian setempat perlu untuk menempatkan personilnya di titik-titik rawan aksi penyerangan oleh KKB, dan meningkatkan penjagaan sehingga masyarakat sekitar dapat hidup lebih aman dan nyaman, dan terhindar dari aksi serangan KKB.

Bamsoet juga mengungkapkan pentingnya keseriusan pemerintah pusat dan aparat Kepolisian dalam menangani KKB, di samping menentukan langkah dan strategi jangka panjang untuk mencegah terulangnya kembali aksi serangan KKB yang meresahkan masyarakat, baik dengan mengedepankan penegakan hukum maupun upaya negosiasi atau pendekatan dialog dengan KKB dengan melibatkan tokoh-tokoh adat dan masyarakat.

"Diperlukan pendekatan kolaboratif dari pemerintah dalam penyelesaian konflik di Papua dengan mengutamakan kerja sama, interaksi, dan kesepakatan bersama berbagai pihak terkait," tandasnya. (*)