TRIBUNNEWS.COM- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai perlunya pemerintah duduk bersama dengan pengurus Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan untuk mencari solusi terbaik dalam pengelolaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM). Jangan sampai ada pihak yang ditinggalkan, apalagi sampai membuat kinerja pelabuhan terganggu.

"Dari aspirasi yang disampaikan Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan, mereka menolak rencana pencabutan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan, yang akan digantikan dengan Peraturan Presiden," ujar Bamsoet usai menerima pengurus KAHMI dan juga Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan, di Jakarta, Selasa (18/1/22).

"Hal tersebut menjadikan pengelolaan TKBM yang sebelumnya dikelola Koperasi TKBM menjadi dikelola Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan Perusahaan Bongkar Muat (PBM). Kebijakan tersebut khawatir mengganggu keberadaan 637 ribu anggota koperasi TKBM, yang memiliki keluarga untuk dinafkahi. Karenanya pemerintah dan pengurus harus duduk bersama menjawab berbagai kekhawatiran tersebut," lanjutnya.

Turut hadir Ketua Umum Induk Koperasi TKBM Pelabuhan H.M. Nasir. Hadir pula Pengurus KAHMI, antara lain Sekretaris Jenderal Manimbang kahariady, Rudy Gani, Dadan, serta Khairul.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum, HAM dan Keamanan ini menjelaskan, duduk bersama antara pengurus Induk Koperasi TKBM dan juga pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi kegiatan di pelabuhan, khususnya di Tanjung Priok, untuk menurunkan ongkos logistik dan memberantas mafia pelabuhan.

Mengingat Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan tersibuk di Indonesia, yang menangani lebih dari 30 persen komoditi non migas Indonesia, serta 50 persen lebih dari seluruh arus barang yang keluar dan masuk Indonesia melewati pelabuhan ini. Tidak heran jika pelabuhan Tanjung Priok juga dikenal sebagai barometer perekonomian Indonesia.

"Pemerintah terus mengembangkan pelabuhan agar mampu mengantisipasi percepatan bongkar muat barang melalui penyediaan dan kelengkapan fasilitas pelayanan spesialisasi. Antara lain melalui pembangunan inner road, pelebaran alur dan pintu gerbang masuk kapal menjadi lalu lintas dua arah, serta pendalaman alur hingga mencapai -14 mLWS. Kesemuanya itu perlu dukungan dari sumber daya manusia yang handal, sekaligus adanya kondusifitas dalam lingkungan pekerjaan," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini juga mengapresiasi kinerja Kementerian Perhubungan yang telah melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi kegiatan di pelabuhan.

Seperti optimalisasi aset, pengembangan Pelabuhan/terminal baru yang terintegrasi dengan kawasan industri, pembangunan green port atau pelabuhan ramah lingkungan.

"Hingga peningkatan SDM terkait kompetensi para pegawai, digitalisasi operasi di terminal seperti improvement TOS dan autogate system, serta optimalisasi proses bisnis seperti I-Hub dan logistic marketplace yang semuanya tergabung dalam Inaportnet," ujarnya.

"Menjadikan pelayanan di pelabuhan lebih efektif dengan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan yang dilaksanakan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari serta 7 (tujuh) hari dalam seminggu," pungkas Bamsoet. (*)