TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi dukungan Pengurus Pusat Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang menekankan perlunya konsolidasi politik mengembalikan kembali marwah MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Untuk itu, MPR RI akan meminta Badan Pengkajian MPR RI dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR membuat kajian guna mengembalikan marwah MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara.

"Bang Surya Paloh juga menyoroti perlunya perbaikan kualitas demokrasi Indonesia. Pengalaman Pemilu terakhir, polarisasi masih sangat tinggi. Politik identitas terlalu bermain. Sementara masih banyak masyarakat yang belum memiliki kematangan dalam berpolitik. Akibatnya, perpecahan akibat Pemilu atau Pilkada di kalangan masyarakat masih sangat tinggi. Kesadaran berbangsa dan bernegara serta kedewasaan dalam berpolitik mutlak diperlukan saat ini," ujar Bamsoet usai memimpin Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR RI dengan pengurus pusat Partai Nasdem, di Nasdem Tower, Jakarta, Jumat (1/7/2022).

Pimpinan MPR RI yang hadir antara lain, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarif Hasan, dan Hidayat Nur Wahid.

Sementara pengurus Nasdem yang hadir antara lain, Ketua Umum Surya Paloh, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Enggartiasto Lukita dan Maxi Gunawan, Sekjen Johnny G Plate, Ketua Fraksi Nasdem DPR RI Roberth Rouw, serta Ketua DPP Amelia Anggraini dan Syarif Alkadrie.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Surya Paloh juga menekankan agar menjelang Pilpres 2024, MPR RI bisa membuat konvensi berupa gebrakan mengundang semua calon presiden yang resmi bertarung, untuk menjabarkan visi dan misi kebangsaannya di hadapan MPR. Sehingga bisa menghasilkan konsensus bersama dari para capres untuk kemajuan bangsa dan negara.

"Kami sepakat dengan pernyataan Pak Surya Paloh, bahwa akhir muara dari penyelenggaraan Pemilu bukanlah untuk memecah belah persatuan bangsa. Narasi-narasi kebangsaan yang mengedepankan kedewasaan sikap politik dan mendorong kedewasaan berdemokrasi seperti ini, selaras dengan apa yang diperjuangkan oleh MPR untuk menjaga iklim politik tetap teduh," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, sejarah membuktikan, bahwa mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas, bukanlah pekerjaan mudah.

Bahkan seringkali Pemilu menghasilkan residu kontestasi politik, yang berimbas pada polarisasi rakyat, dan dapat memicu lahirnya konflik horisontal.

"Esensi dari kompetisi demokrasi adalah memenangkan hati rakyat, yang bermuara pada kepentingan rakyat. Bukan justru menempatkan rakyat pada kutub-kutub polarisasi yang sarat dengan potensi konflik," pungkas Bamsoet. (*)