TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyebut toleransi berlebihan menyebabkan persentase terbesar dari alokasi atau kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak tepat sasaran. Toleransi berlebihan itu mestinya tak boleh berulang.

Demi APBN yang sehat, mekanisme penyaluran atau penjualan BBM bersubsidi perlu terus diperbarui.

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2022 sedang menanggung beban teramat berat karena besarnya alokasi pembiayaan untuk subsidi energi.

Sebagaimana dipahami bersama, pemerintah melalui APBN mensubsidi BBM, LPG dan listrik. Tujuannya untuk mendukung kegiatan produktif sebagian besar masyarakat.

Untuk subsidi tiga jenis energi itu, beban APBN tahun ini mencapai Rp 502,4 triliun, sudah termasuk kompensasi untuk Pertamina dan PLN (Perusahaan Listrik Negara).

Alokasi anggaran untuk subsidi energi tahun 2022 memang sebesar Rp208,9 triliun. Rinciannya, subsidi BBM dan LPG melalui Pertamina senilai Rp149,4 triliun, dan subsidi listrik melalui PLN sebesar Rp 59,6 triliun.

Namun, untuk merawat dan mendukung kemampuan Pertamina dan PLN menyediakan kebutuhan masyarakat akan energi yang disubsidi negara, pemerintah harus memberikan kompensasi kepada kedua BUMN itu. Kalau kompensasi itu tidak segera dipenuhi, kemampuan Pertamina dan PLN untuk menyediakan BBM, LPG dan daya listrik bersubsidi akan terganggu.

Maka, dalam APBN 2022, dialokasikan anggaran kompensasi energi sebesar Rp234,6 triliun. Kompensasi untuk BBM jenis solar dan pertalite sebesar Rp213,4 triliun, sedangkan kompensasi untuk listrik Rp21,4 triliun.

Selain itu, dalam APBN tahun ini, pemerintah juga mengalokasikan kurang bayar kompensasi energi 2021 sebesar Rp108,4 triliun. Jumlah ini meliputi kompensasi BBM Rp83,8 triliun dan kompensasi listrik Rp24,6 triliun. Dari perhitungan seperti itu, beban subsidi energi dalam APBN 2022 menjadi Rp 502,4 triliun.

"Sudah diakui bahwa penyaluran atau penjualan BBM bersubsidi Pertalite dan solar, paling sulit dikendalikan dan diawasi. Oleh Pertamina, harga jual BBM bersubsidi ditetapkan lebih rendah dari harga pasar karena pengadaannya (impor) dibiayai dengan APBN. Untuk menjaga keseimbangan APBN, pengadaan atau belanja BBM bersubsidi pun dibatasi dengan mekanisme kuota. Karena ada kandungan subsidi negara di dalam harga jual, sudah barang tentu BBM bersubsidi pun idealnya hanya boleh dikonsumsi oleh kelompok masyarakat yang berhak," menurut Bamsoet dalam Catatan Ketua MPR RI.

Namun, dalam praktiknya tidak demikian. BBM bersubsidi bahkan dikonsumsi juga oleh kelompok masyarakat yang mampu. Pertamina sendiri mendapati fakta bahwa sebagian besar BBM subsidi dikonsumsi kalangan masyarakat mampu.

Tidak kurang dari 60 persen konsumen yang membeli dan menggunakan BBM subsidi adalah kelompok masyarakat mampu atau kalangan kaya. Mereka yang 60 persen ini mengonsumsi sedikitnya 80 persen dari BBM subsidi yang dipasok ke pasar.

Sisanya, atau 40 persen konsumen dari kalangan yang berkekurangan, hanya mengonsumsi 20 persen BBM subsidi. Penyaluran subsidi negara yang tidak tepat sasaran ini bisa terjadi karena adanya toleransi yang berlebihan dalam proses penyaluran atau penjualan BBM subsidi.

Akibat toleransi berlebihan itu, kuota BBM subsidi otomatis terkuras. Bahkan, per Juli 2022, Pertamina sendiri mulai cemas karena kuota BBM bersubsidi mulai menipis. Dari kuota 14,9 juta kilo liter untuk BBM subsidi jenis solar, sudah disalurkan 9,9 juta kilo liter. Dan, dari kuota 23 juta kilo liter untuk BBM jenis Pertalite, sudah disalurkan sebanyak 16,8 juta kilo liter.