TRIBUNNEWS.COM, BALI - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan menyongsong Indonesia Emas 2045 salah satu pilar yang ingin diwujudkan dalam visi Indonesia Emas adalah pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Artinya, sektor pendidikan menjadi faktor penting. Mimpi yang ingin dibangun dalam bidang pendidikan, sebagaimana digagas oleh Presiden Jokowi adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia.

"Dalam bidang pendidikan tinggi, Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi yang pada tahun 2015 hanya berada di kisaran 29,9 persen, diharapkan meningkat menjadi 60 persen pada tahun 2045. Pengembangan ilmu di perguruan tinggi juga diselaraskan agar mampu menjawab perubahan struktur ekonomi, dengan ditopang oleh penguatan kemitraan tiga pihak, yakni pemerintah, perguruan tinggi, dan industri yang kuat," ujar Bamsoet saat acara Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Jakarta secara daring dari Bali, Senin (12/9/2022).

Acara yang dihadiri oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr. Ma’mun Murod, S.Sos., M.Si dan para wakil rektor UMJ, Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan Keamanan ini menuturkan, target yang ingin dicapai adalah terciptanya sumber daya manusia terampil dan mempunyai daya saing untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang semakin kompetitif.

Angkatan kerja dengan kualifikasi SMA dan perguruan tinggi, yang pada tahun 2015 masih berkisar pada angka 39,3 persen, diharapkan meningkat hingga 90 persen.

"Kita beruntung bahwa kita memiliki modal sumber daya untuk mewujudkan harapan-harapan pada sektor pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Salah satunya adalah modal bonus demografi. Pada tahun 2045 nanti, kita akan berada pada periode puncak bonus demografi, di mana sekitar 70 persen dari komposisi jumlah penduduk akan didominasi oleh kelompok usia produktif," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini mengingatkan bonus demografi hanya akan menjadi data statistik komposisi kependudukan tanpa makna yang tidak akan memberikan dampak apa-apa, jika tidak disikapi dengan benar dan dimanfaatkan dengan optimal.

Jumlah penduduk usia produktif ini hanya akan bermanfaat sebagai generator dan dinamisator pembangunan, jika memiliki kompetensi dan daya saing. Sebaliknya, keberlimpahan usia produktif yang tidak tersalurkan dan terserap pada pasar lapangan kerja, hanya akan menjadi beban pembangunan.

"Kondisi ini meniscayakan adanya kepedulian dari segenap pemangku kepentingan khususnya pemerintah. Namun di sisi lain, juga harus ada kesadaran dari masyarakat, khususnya generasi muda untuk memahami pentingnya bonus demografi sebagai kesempatan untuk memberdayakan diri. Terkait hal ini, kita dapat merujuk pada hasil survei tentang persepsi generasi muda terhadap bonus demografi," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, dari hasil survei program Gue Muda yang dilakukan pada bulan Maret 2022, terdapat pemahaman dan pemaknaan yang berjenjang di antara generasi muda dalam menyikapi bonus demografi.

Sekitar 66,4 persen responden dapat mengetahui istilah bonus demografi. Meski demikian, masih ada sekitar 42,5 persen yang tidak yakin bahwa mereka telah melakukan manajemen yang baik menyongsong masa depan pada periode bonus demografi. Bahkan 37 persen responden tidak menyadari bahwa mereka menjadi bagian dari bonus demografi.

Sementara, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, dari sekitar 138 juta angkatan kerja pada 2020, hanya sekitar 10-12 persen yang merupakan lulusan perguruan tinggi.

Fakta lain, setiap tahun, dari sekitar 3,7 juta lulusan SMA dan sekolah sederajat, sekitar 1,9 juta orang diantaranya tidak melanjutkan kuliah.

"Tentu kondisi tersebut harus menjadi perhatian kita bersama. Pendidikan, khususnya perguruan tinggi, sebagai faktor fundamental dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 dan optimalisasi bonus demografi harus mampu menjawab berbagai tantangan yang masih menjadi pekerjaaan rumah untuk diselesaikan," pungkas Bamsoet. (*)