TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menjawab langsung wacana tentang perpanjangan masa bakti Presiden dari dua periode menjadi tiga periode dengan mengamandemen UUD 45. SBY menyatakan bahwa dirinya adalah salah seorang, saat masih di Fraksi TNI/Polri, yang mendorong masa jabatan Presiden hanya dua periode saja.

"Saya sangat aktif mendorong, untuk betul-betul jabatan Presiden dibatasi. Dan itu, paling jauh dua kali," kata Presiden SBY dalam sambutannya memperingati Hari Konstitusi di Gedung DPD/DPR RI, Rabu (18/8/2010).

Presiden SBY, berpidato tanpa teks kemudian memberikan argumentasi mengapa jabatan seorang Presiden, cukup dua periode saja.

Bangsa Indonesia, katanya, sudah punya pengalaman, pernah ada Presiden seumur hidup meski itu bukan permintaan Presiden yang dimaksud.
Kemudian, ada Presiden yang dikirim berulang-ulang hingga enam kali, meski itu dilakukan melalui mekanisme Pemilihan Umum.

"Pelajaran berharga yang dapat kita petik adalah, ternyata kekuasaan yang begitu lama menimbulkan permasalahan dan tidak baik bagi kehidupan di sebuah negara. Kekuasaan, apalagi super kekuasaan itu cenderung tergoda dalam penyelewengan dan penyimpangan," kata Presiden.

"Makin besar dan makin absolut sebuah kekuasaan yang ada ditangan seseotang, godaannya makin besar untuk penyalahgunaan. Oleh karena itu, perubahan ke satu, kedua, ketiga dan ke empat, dalam UUD, apapun istilahnya, kalau kita pahami adalah mengurangi, merampingkan kekuasaan Presiden," paparnya.

Selama enam tahun menjabat sebagai Presiden, kata SBY, semuanya menjadi baik, check and balances semakin hidup. Tidak lagi semuanya selalu berada di tangan Presiden.

"Oleh karena itu, kalau ada pikiran dari siapapun, apakah mungkin jabatan Presiden itu yang sudah benar dengan perjuangan sebelas tahun lalu, kembali diubah, tak perlu ada pembatasan, maka seorang SBY dan semua sepakat menolak pemikiran seperti itu," tandasnya. (tribunnews/yat)