TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menilai aksi unjuk rasa di Indonesia belum sampai mengganggu stabilitas nasional. Aksi unjuk rasa anti Malaysia di Indonesia merupakan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

"Menurut saya tidak mengganggu karena ada kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin UUD," ucap Deputi VII Kemenko Polhukam bidang Kominfo Sagom Tamboen di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (30/8/2010).

Menurut Sagom, sepanjang aksi unjuk rasa anti Malaysia berjalan sesuai koridor hukum, pemerintah tidak akan menindak secara tegas. Hal ini berlaku pada puluhan aktivis yang membawa tinja alias kotoran manusia dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia. Massa yang terdiri atas aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera), Petisi 28, dan Guntur 49 melempari kotoran manusia yang dikemas dalam kotak plastik makanan.

"Menurut saya tidak ada aturan manapun, bahwa itu bisa dihukum. Dihukum dengan pasal apa pelemparan tinja ini. Bahwa itu tidak sesuai dengan tata kesopanan, mungkin iya," ungkapnya.

Sagom menegaskan, penegakan hukum pemerintah terhadap masyarakat Indonesia berjalan sesuai dengan koridor hukum. "Tapi hak mereka memberi penilaian terhadap apa yang ada di negarta lain, sebagaimana kita mempunyai hak untuk menilai apa yang terjadi di negara tetangga," urainya.

Mantan Kepala Puspen TNI ini mengemukakan, pilihan untuk tidak bersengketa dengan Malaysia didasari atas berbagai pertimbangan. "Kalau kita berseteru dengan negara tetangga, apa yang kita dapat," imbuhnya. "Justru yang kita lihat tidak baik, ya akan kita bicarakan."

Seperti diberitakan dalam situs thestar.com.my, Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak mengaku, belum membaca surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun demikian, Najib menyebut, isu surat tidak jauh dari keinginan pemerintah Indonesia terhadap Malaysia. Pemerintah Indonesia berharap pemerintah Malaysia tidak mengait-ngaitkan unjuk rasa provaktif yang berlangsung di Indonesia.