TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menilai pidato politik Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie pada Kamis kemarin, tidak dijadikan polemik.

Ical, panggilan akrab Aburizal, menyatakan memiliki sikap sama dengan pemerintah terkait RUU Keistimewaan Yogyakarta. Namun, Priyo memastikan bahwa sikap yang sama dengan pemerintah itu adalah sikap Ical sebagai ketua harian Setgab, bukan mewakili Golkar.

"Pasti ada titik-titik kesamaan dengan apa yang diinginkan pemerintah. Apalagi itu adalah ide dari bapak presiden, ini wajar saja, karena presiden adalah ketua setgab dan Pak Ical adalah ketua harian setgab," kata Priyo di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Jumat (17/12/2010).

Menurut Priyo, Ical berkeinginan mempertahankan keistimewaan Yogyakarta dalam bingkai NKRI yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. "Bahasanya adalah bahasa seperti itu. Dengan demikian kesamaan bahasan yang dikatakan pemerintah dengan Setgab itu jangan disalahmaklumi," ujar Priyo.

Setgab memang tidak didesain untuk menyeragamkan semua pendapat. Tapi jangan disalahkan juga kalau ada pembicaraan informal di setgab yang kemudian mengerucut membahas RUU Keistimewaan Yogyakarta. "Pernyataan beliau kemarin adalah pernyataan yang sebenarnya biasa saja dan tidak perlu dipolemikkan," terangnya.

Ia mengatakan, makna satu visi dengan pemerintah adalah kesamaan visi dalam mempertahankan Keistimewaan Yogyakarta. Tetapi semua anggota koalisi di setgab bebas untuk menyampaikan pandangannya.

"Jadi tentunya pernyataan Pak Ical kemarin pernyataan yang benar, pernyataan yang biasa saja dalam posisi beliau sebagai ketua harian setgab," imbuhnya.

Priyo memastikan bahwa Golkar belum mempunyai pandangan tentang penetapan atau pemilihan gubernur DIY. "Masih jauh dari itu. Karena Pak Ical sampai kemarin sore belum berkenan untuk bicara kecuali kalau RUU itu sudah diproses di DPR," ujar politisi Golkar ini.(*)