TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin mengatakan bahwa pemerintah dan DPR jangan pernah melupakan sejarah dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan Yogyakarta.

Sebagai sebuah pilar Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammadiyah menginginkan bahwa pemerintahan di Yogyakarta saat ini jangan diutak-atik lagi.

"Sikap Muhammadiyah jelas dan tegas, menilai sistem dan pendekatan yang berlangsung selama ini di Yogyakarta dengan jalan penetapan gubernur dan wakil gubernur bisa dipertahankan dan perlu dipertahankan," kata Din Syamsudin saat ditemui di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (21/12/2010).

Menurut Din, keberadaan Yogyakarta saat ini perlu dipandang sebagai bentuk pengembangan baik oleh presiden, menteri, hingga DPR. "Kita perlu ingat nasihat Bung Karno jangan pernah lupakan sejarah. Kesultanan Yogyakarta selama ini tidak bertentangan denga demokrasi dan tidak mencerminkan anti demokrasi, untuk itu kita perlu perhatikan sejarah dan budaya," paparnya.

Paparnya kenapa dalam membuat pemerintahan di Yogyakarta harus mengacu ke negara lain seperti Inggris yang tidak sesuai dengan yang ada di Indonesia, Kesultanan Yogyakarta bukan monarki dan demokrasi bisa berjalan dengan baik selama ini.

"Biarlah pemerintahan di sana berjalan seperti sekarang ini," imbuhnya.

Din pun menghimbau supaya kedepankan pemerintah dan DPR mengkedepankan kearifan dan kecerdasan dengan menghimpun aspirasi dari rakyat Yogyakarta itu sendiri. "Kesultanan sebagai pelanjut tradisi, dan itu cukup mahal," imbuhnya.