TRIBUNNEWS.COM, KUPANG - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai Pers telah secara aktif ikut mencerdaskan bangsa, mengembangkan kehidupan demokrasi, dan ikut mengontrol kekuasaan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hal itu berdasarkan pengamatan SBY selama mengemban tugas sebagai pemimpin negara.

"Tiga hal itu tentu sangat berguna dalam memastikan kehidupan bernegara dan jalannya pemerintahan bukan hanya menuju kearah yang benar, tapi juga mencapai hasil dan capaian yang lebih baik," ungkap SBY dalam sambutannya di acara perayaan Hari Pers Nasional di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (9/2/2011).

Berbicara tentang pengontrolan kekuasaan dalam kehidupan bernegara, SBY mengajak untuk memahami hakikat kekuasaan itu sendiri. Konon, katanya, kekuasaan itu cenderung bisa saja buat orang lakukan penyimpangan.

"Manakala kekuasaan itu amat absurd, maka penyimpangannya absurd pula.
Kekuasaan tidak boleh berjalan begitu saja tanpa kontrol," ujarnya.

"Sesuai dengan prinsip cek and balances, kekuasaan itu harus dikontrol oleh kekuasaan lain," tegas SBY.

Dijelaskan SBY, Indonesia memiliki pengalaman berharga soal kekuasaan. Dimasa lalu, sebelum era demokratisasi, kekuasaan Itu lebih terkonsen pada eksekutif dan militer yang waktu itu menjalankan doktrin dwi fungsi ABRI. Cek and balances pun kurang berjalan dengan baik. Ditambah konstitusi dan UUD yang belum diamandemen, sistem distribusi kekuasaan seperti itu semakin dikuatkan.

"Sistem pemerintahannya pun ditandai kuatnya kekuasaan pemerintah pusat. Itu masa lalu, sekarang hampir semuanya telah berubah," tuturnya.

Kini, SBY mengatakan Presiden dan pemerintah bukan satu-satunya pemegang kekuasaan. Bisa dilihat bahwa di banyak tempat seperti di parlemen, LSM, pemerintah daerah, pers dan banyak lagi yang disebut sebagai pemegang kekuasaan. Dari realitas itu, SBY menyebutkannya sebagai ciri dari demokrasi.

"Maka yang harus kita pastikan untuk tetap terjadi di negeri ini, krn banyak godaan terhadap kekuasaan. Oleh karena itu penggunaan kekuasaan, yang ada dimana-mana itu digunakan haruslah tepat adanya," imbuh SBY.

"Saling kontrol terhadap kekuasaan memang diperlukan untuk membangun cek and balances dalam arti luas. Dan yang lebih utama lagi, yang jadi harapan seluruh rakyat indonesia, kekuasaan itu, siapa pun yang pegang dan gunakannya, tidak digunakan secara sewenang-wenang dan tidak korup," kata SBY.