TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR, Marzuki Alie dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR oleh Koalisi LSM yang menamakan diri Koalisi Penegak Citra DPR; terdiri dari Lima Indonesia, Formappi, Tepi Indonesia, TII dan LSPP.

Mereka menganggap Marzuki Alie telah melakukan pelanggaran dengan berulangkali mengungkapkan pernyataan bohong terkait pembangunan gedung baru DPR, serta mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat warga negara dan dengan sendirinya menjadikan DPR sebagai lembaga yang seolah berbeda kelas dengan rakyat yang diwakilinya.

Berikut ini daftar kebohongan dan ketidakpantasan pernyataan Ketua DPR, Marzuki Alie yang dibacakan oleh Peneliti TII, Heni Yulianto saat bertemu Badan Kehormatan DPR :

4. Proyek gedung baru DPR bagian Renstra DPR 2010-2011.

Pernyataan Marzuki Alie : Menurut Marzuki, pembangunan gedung baru DPR merupakan rencana strategis DPR yang telah dibahas di BURT.

"Di dalam BURT sendiri Gerindra menempatkan Pius Lustrilanang selain sebagai wakil Ketua BURT yang juga sebagai perwakilan partai tersebut bersama seluruh fraksi lainnya," ujar Marzuki.

Bantahan : Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon mengatakan pimpinan DPR telah melakukan kebohongan publik soal pembangunan gedung baru DPR. Ia mengatakan tidak benar semua fraksi telah menyetujui pembangunan gedung tersebut sejak awal, karena sejak pertama kali muncul Gerindra sudah menolaknya.

5. Menyederhanakan proses keputusan politik dalam pembangunan gedung baru DPR.

Pernyataan Marzuki Alie : "Karena semua sepakat kita setujui disini, jadi tidak dibawa ke paripurna.

Bantahan : Pimpinan DPR lainnya Taufik Kurniawan justru mengungkap adanya kejanggalan tersebut.

"Yang meminta agar tidak dibawa ke paripurna itu Sekjen DPR," ujar Taufik.

6. Pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan tidak memahami esensi demokrasi.

Pernyataan Marzuki Alie : "Bagi rakyat biasa, dari hari ke hari, yang penting perutnya berisi. Itu saja sudah jalan, makan, kerja, ada rumah, ada pendidikan, itu selesai buat rakyat. Jangan diajak ngurusin yang begini. Urusan begini orang-orang pintar diajak bicara, ajak kampus-kampus bicara kita diskusikan," ujar Marzuki.

7. Pernyataan mengeluarkan anggaran yang membingungkan.

Pernyataan Marzuki Alie : "Dari total anggaran perencanaan Rp 36 milliar, sudah terpakai Rp 10,5 milliar. Jadi sisanya masih Rp 25,5 milliar," ujarnya.

Marzuki mengakui adanya anggaran untuk konsultan pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp 18 milliar. Dasar hukum penunjukkan konsultan tersebut dipertanyakan, termasuk jumlahnya yang dinilai terlalu besar.

Bantahan : Sekjen DPR Nining Indra Saleh membantah bahwa total biaya yang dikeluarkan sudah mencapai Rp 18 milliar. Total biaya yang sudah dikeluarkan sejak tahun 2008 adalah Rp 14. 787.085.000.

Biaya tersebut terdiri dari kajian master plan, amdal, audit struktur, block plan sebesar Rp 4.152.896.000 serta perencanaan dan manajemen konstruksi pembangunan gedung baru sebesar Rp 10.658.495.000.