Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Beri Dana ke TNI-Polri Jalan Pintas Asing Amankan Asetnya

Anggota Tim Kajian Papua LIPI, Adriana Elizabeth mengatakan adanya dana yang dikucurkan PT. Freeport ke TNI dan Polri sebesar

Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Beri Dana ke TNI-Polri Jalan Pintas Asing Amankan Asetnya
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Puluhan karyawan PT Freeport Indonesia yang menamakan diri Solidaritas Karyawan dan Keluarga Besar Freeport Indonesia melakukan aksi damai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2011). Dalam aksi damai tersebut mereka menuntut tindakan yang nyata, tegas, dan adil dari pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi seluruh warga yang tinggal di wilayah kerja Freeport Indonesia dan sekitarnya agar terbebas dari rasa takut terhadap ancaman kekerasan, teror dan perbuatan lain yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan. (tribunnews/herudin) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Tim Kajian Papua LIPI, Adriana Elizabeth mengatakan adanya dana yang dikucurkan PT. Freeport ke TNI dan Polri sebesar 14 Juta US Dollar merupakan kepentingan para investor asing ataupun nasional agar mereka tetap aman.

"Kalau masalah itu saya katakan kepentingan investor asing ataupun nasional, yang penting perusahaan mereka aman,caranya simple, bayar ajah keamanan untuk melindungi kawasan perusahaan mereka,"ujar Adriana saat ditemui usai acara diskusi Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Jakarta, Sabtu(29/10/2011).

Sebetulnya menurut Adriana mereka tidak perlu melakukan hal seperti itu. Namun, tindakan mengucurkan anggaran tersebut merupakan jalan pintas yang dilakukan banyak perusahaan asing dan nasional.

"Itu yang sebetulnya tidak harus begitu, namun tindakan keamanan itu jadi jalan pintas yang dilakukan. Kami sudah undang beberapa investor yang sudah membuka usahanya di Papua atau pun yang belum, untuk coba menata itu semua, jadi tidak bisa melakukan tindakan represif seperti itu. Kepentingan pengusaha itu baik dipertahankan, namun tidak dengan cara membayar aparat untuk menghadapi masyarakat asli disana, karena akhirnya jadi muncul persoalan HAM,"jelas Adriana.

Lebih jauh Adriana menambahkan fakta tersebut merupakan sebuah kesalahan yang harusnya segera diperbaiki dan ia pun percaya mereka yang berkepentingan itu akan lebih santun berbuat.

"Itukan kesalahan yang harus diperbaiki. Saya percaya investor yang mau bermain santun, tapi ini juga jadi peringatan bagi pengusaha yang sering menggunakan tangan orang lain untuk mukul oran Papua, hanya untuk menyelamatkan kepentingan perusahaan investor,"jelasnya.

Adriana menjelaskan cara yang lebih baik untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengajak dialog masyarakat di Papua.

"Orang Papua itu suka bicara, itu yang saya pikir, dialog itu kan lama, kita harus jadi pendengar yang baik, dan bagaimana berinteraksi dengan orang Papua. Saya coba mengubah mereka, dengan mengatakan lupakan masa lalu, dan mulai mencoba lakukan apa untuk kedepannya. Mereka juga mulai berpikir untuk dilakukan untuk kedepannýa," pungkasnya.

BERITA REKOMENDASI
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas