TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Police Wacth (IPW) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar segera mengeluarkan kebijakan moratorium atau hentikan sementara aktifitas Freeport. Alasannya, perusahaan tambang tersebut sudah menjadi biang kerok konflik di Papua.

"Presiden harus segera lakukan moratorium Freeport," tulis Koordinator Presidium IPW Neta eS Pane dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (29/10/2011).

Neta juga mengingatkan agar Presiden tidak perlu berwacana yang tidak urgent, seperti permintaan pada jajaran pemerintah, untuk berdialog dengan Amnesti International.

"Yang harus dilakukan Presiden adalah melakukan langkah-langkah konkrit. Sebab penyelesaian konflik di Papua tidak bisa hanya digantungkan pada Polri," tulis Neta.

Menurut Neta, pemerintah pusat harus serius menyelesaikan masalah sosial dan politik di Papua. Ada pun masalah keamanan, itu hanya efek dari ruwetnya masalah sosial dan politik di Papua.

"Saat ini terjadi konflik segi 7 di Papua, yakni antara rakyat yang tidak diperhatikan kesejahteraannya, buruh lokal Freeport yang didiskriminasi, kepentingan asing yang tetap ingin merampok kekayaan alam Papua, elit-elit politik yang mengizinkan jatah, oknum aparat keamanan yang mau memperkaya diri sendiri, kelompok-kelompok sparatis yang ingin merdeka, dan pemerintah pusat. Semua berkecamuk jadi satu," lanjut Neta.